Bupati Janji Evaluasi Kinerja Disdik

CIREBON - Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon terus disorot. Hal ini bermula saat menyeruak permasalahan banyaknya siswa yang tidak bisa membaca dari mulai tingkat SD hingga SMP. Saat mengisi acara di pelantikan Kuwu PAW Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Bupati Cirebon Dr H Sunjaya Purwadisastra MM MSi secara terang-terangan menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja Dinas Pendidikan. “Ya kalau menyalahkan sih tidak, tapi jujur saya kecewa. Jelas ini akan kita evaluasi,” ujarnya, Jumat (19/5). Namun Sunjaya tidak secara rinci menjelaskan evaluasi apa yang akan dilakukannya di tubuh Dinas Pendidikan terkait permasalahan yang tengah membelit saat ini. “Sekarang kan lagi didata lagi. Angka validnya berapa, nanti pasti ada langkah dan upaya yang akan kita lakukan, bisa dari mulai menambah jam belajar siswa atau dengan cara lainnya,” imbuhnya. Diakui Sunjaya, selama menjabat sebagai bupati beberapa tahun terakhir, pihaknya terus berupaya dengan berbagai hal untuk menggenjot indeks pembangunan manusia (IPM) agar tidak tertinggal dengan daerah lain. “Kita dengan Indramayu IPM-nya itu lebih bagus kita. Ini kan berarti upaya yang saya lakukan berhasil, IPM kita terus membaik,” paparnya. Dijelaskannya, permasalahan yang mengemuka saat ini, sesuai data Disdik 13.003 siswa SD dan sekitar 447 siswa SMP yang belum bisa membaca, harus segera ditanggulangi. Agar siswa SD apalagi SMP harus sudah bisa membaca. Terlebih dengan kemajuan teknologi dan semakin mudahnya mendapatkan informasi. Sementara itu, para guru menyatakan tidak terima dengan Dinas Pendidikan yang cenderung mengkambinghitamkan guru. Salah seorang guru, Lukman Wahyudi mengaku sangat kecewa dengan sikap Dinas Pendidikan yang menyalahkan guru. “Kita sangat tidak terima sikap dari Kepala Dinas Pendidikan yang selalu menyalahkan dan menyudutkan guru,” ujarnya. Seharusnya menurut Lukman, Dinas Pendidikan berterima kasih kepada para guru yang berjuang tidak lelah mengajarkan para siswa. “Sekarang kalau tidak ada guru, apa bisa kepala Dinas Pendidikan beserta jajarannya menangani dan membelajari siswa? Kita guru, apalagi guru honorer seperti saya ini sudah gaji sangat kecil dan tidak manusiawi, tapi kita tetap terima kondisi ini. Namun malah Disdik menyudutkan kami, ini sangat tidak kami terima,” ucapnya. Lukman meminta agar Dinas Pendidikan mencabut pernyataan yang mengkambinghitamkan guru. “Saya minta Dinas Pendidikan meminta maaf karena menyalahkan guru,” tegasnya. Lukman justru balik menyatakan bahwa program Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang tidak jelas. “Harusnya yang perlu disalahkan itu semua, termasuk Dinas Pendidikan. Sekarang, ketika anak mau masuk SD itu di kota atau kabupaten lainnya harus mempunyai ijazah TK atau PAUD, atau minimal bisa membaca, nah kalau di Kabupaten Cirebon anak yang belum mengenal huruf sama sekali saja bisa diterima masuk SD. Sedangkan di SD kelas satu sekarang sudah bukan saatnya lagi untuk mengenal huruf,” beber Lukman. (dri/sam/den)