UKP-PIP Diharap Membumikan Pancasila

JAKARTA- MPR RI mengharapkan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang baru saja dibenrtuk Presiden Joko Widodo dapat membumikan Pancasila. Tujuannya, untuk memperkuat persatuan ditengah masyarakat Indonesia yang heterogen. ”Saya kira yang paling penting mereka (UKP-PIP, Red) lakukan adalah membumikan Pancasila di tengah masyarakat Indonesia yang heterogen, ya, berbagai suku bangsa. Jadi, membumikan Pancasila agar persatuan kita makin kuat, negara kita makin kuat,” ungkap Mahyudi, Wakil Ketua MPR RI, di Jakarta. Politisi Partai Golkar itu mengaku, UKP-PIP adalah salah satu usul MPR RI sat menghadap presiden beberapa waktu lalu. Bahwasannya presiden agar melakukan pemantapan ideologi Pancasila pada masyarakat perlu penguatan. ”Kalau MPR sendiri yang melaksanakan, kewalahan juga. Alhamdulillah, permintaan MPR itu direspon presiden melalui dibentuknya lembaga baru yang di bawah presiden langsung,” tutur Mahyudin. Menurutnya, dahulu ada BP7, namun saat ini dengan badan yang baru dibentuk, polanya hampir seperti yang dulu, tanpa intimidasi tekanan, misalnya, tapi tentu saja, mungkin metodenya bisa diterima masyarakat, karena sekarang yang gencar misalnya penggunaan media sosial. ”Saya kira, mereka harus menggunakan berbagai upaya, media, agar bisa lebih membumikan masyarakat sampai paling bawah,” imbuhnya. Korelasi antara MPR dan UKP-PIP, tambah Mahyudin, mungkina nanti MPR arahnya lebih banyak supervisinya. Jadi UKP di depan, program Empat Pilar juga tetap berjalan dan akan dipadukan. ”Mungkin nanti MPR lebih banyak supervisi daripada UKP ini,” tegasnya. Ditambahkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI, Makruf Cahyono, IKP-PIP dan MPR memang harus sinergi. Bagaimanapun Sosialisasi Empat Pilar MPR itu sudah berlangsung lama. ”Oleh karena itu dengan adanya UKP-PIP itu terbentuk akan semakin kuat,” singkatnya. Terpisah, Ketua Umum Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin mengaku mendukung Presiden Joko Widodo yang telah membentuk UKP-PIP untuk memantapkan ideologi Pancasila. Apalagi, menurutnya lembaga tersebut merupakan salah satu usulannya kepada presiden. ”Saya mendukung lembaga itu, unit kerja presiden pemantapan ideologi Pancasila, termasuk yang saya pernah usulkan waktu bertemu Presiden Jokowi,” ujar Din kepada wartawan. Mantan Ketum Muhammadiyah itu mengatakan, sebenarnya lembaga tersebut dibentuk untuk menjaga agar masyarakat tetap hidup rukun. Hanya saja, Presiden Jokowi merasa lebih cocok dengan menggunakan istilah UKP-PIP. ”Semacam unit yang merawat kerukunan bangsa, dewan kerukunan. Cuma Bapak Presiden menganggap bahwa unit kerja Presiden pemantapan dan pancasila itu lebih urgent, saya kira memang itu lebih baiknya,” katanya. Din menuturkan, peranan lembaga tersebut sangat penting untuk kedepannya. Karena, menurut dia, Pancasila bukan hanya sekedar kata-kata, tapi harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. ”Pancasila jangan hanya di kata-kata, tapi di perbuatan. Masalah bangsa selama ini, hiruk-pikuk carut-marut karena bangsa ini meninggalkan Pancasila,” ucapnya. Din juga meminta agar semua elemen bangsa Indonesia tidak menjauhkan Pancasila dengan agama. Pasalnya, sila pertama dalam ideologi negara itu sendiri adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Menurut dia, adanya sila tersebut menunjukkan bahwa agama memang tidak terpisahkan dengan agama. (aen)