CIREBON - Genderang perang Pilkada 2018 mulai ditabuh sejumlah partai politik. Koalisi pun dilakukan untuk bersaing dengan petahana berikut partai penguasa di Kabupaten Cirebon. Namun, kondisi tersebut tidak membuat goyah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon H Mustofa SH menegaskan, peta politik di Kabupaten Cirebon dipastikan akan mengalami perubahan. Oleh karena itu, pihaknya tidak mempermasalahkan koalisi yang sudah dibangun Partai Gerindra dan PKS. \"Kepastian PDIP melakukan koalisi atau tidak, itu tergantung dari rekomendasi yang keluar dari DPP PDIP. Ketika rekomendasi keluar, secara otomatis peta politik akan berubah,\" ujar pria yang akrab disapa Jimus itu, kepada Radar, Senin (12/6). Menurutnya, secara undang-undang, PDIP memang satu paket. Tapi, tidak menutup kemungkinan mengambil langkah koalisi. Hanya saja, koalisi dengan partai lain sifatnya dukungan. Kemudian, koalisi juga tidak mengikuti peta politik saat Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. \"Kita belum fokus pada koalisi partai. Karena kita masih melakukan tahapan verifikasi penjaringan bakal calon bupati (bacabup). Yang jelas, Kabupaten Cirebon tetap warna merah untuk menduduki posisi E1,\" kata ketua DPRD Kabupaten Cirebon itu. Disinggung kapan rekomendasi keluar dari DPP PDIP, Jimus mengaku, belum mengetahui kapan pastinya. Namun, diperkirakan rekomendasi keluar di bulan Desember 2017. \"Biasanya PDIP mengeluarkan rekomendasi itu di last minute,\" imbuhnya. Sementara itu, Bupati Cirebon Drs H Sunjaya Purwadisastra MM MSi menambahkan, pihaknya menganggap biasa koalisi yang sudah dibangun partai politik jelang pilkada, termasuk menghadang atau menghambat petahana maju kembali. \"Insya Allah PDIP tetap menang di Kabupaten Cirebon. Meskipun banyak koalisi yang dilakukan partai politik jelang pilkada. Yang jelas, Kabupaten Cirebon ke depan akan kembali merah,\" ucapnya. Kaitan dengan koalisi yang dibangun PDIP di pilkada Kabupaten Cirebon, Sunjaya menambahkan, semuanya diserahkam kepada mekanisme partai. \"Saya tidak berhak mengatakan koalisi. Karena itu urusan DPP PDIP,\" pungkasnya. (sam)
Kategori :