Disdik Daerah Respons Positif Sekolah 5 Hari, tapi…

KEBIJAKAN sekolah lima hari atau Full Day School menuai pro dan kontra masyarakat luas. Lalu bagaimana tanggapan dinas pendidikan di Cirebon menyikapi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tersebut? Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Asdullah Anwar menilai penerapan sekolah lima hari sepekan tak serta merta diterapkan di daerah. Mesti dirapatkan antara sekolah dan orang tua siswa yang diwakili lewat komite sekolah. “Saya setuju saja, asal ada komitmen dan persetujun juga dengan pihak komite dan sekolah,\" ungkap Asdullah kepada Radar Cirebon. Asdullah menilai kebijakan sekolah lima hari tetap tak mengabaikan hak-hak anak. Mulai dari hak mendapat pelajaran, beribadah, bermain, istirahat, tetap dekat dengan orang tua. “Kebijakan ini memang positif. Tapi kan Kemendikbud menyerahkannya kembali kepada sekolah, boleh diterapkan dan boleh tidak. Makanya kami akan segera musyawarahkan,\" jelas Asdullah kepada Radar. Terpisah, Kepala Disdik Kota Cirebon Jaja Sulaeman mengatakan, secara umum sekolah di Kota Cirebon belum siap menerapkan sistem masuk sekolah Senin-Jumat itu. Selain pertimbangan teknis, faktor keamanan bagi peserta didik yang pulang malam hari menjadi hal lain yang perlu diantisipasi. Jaja Sulaeman meminta kebijakan ini dikaji ulang. Sementara Kepala SMAN 2 Kota Cirebon Totong Muslihat mengatakan, perlu fasilitas dan sarana memadai sebelum menerapkan sekolah lima hari. Secara umum, full day school bisa menghasilkan siswa didik sesuai harapan. Hanya saja, perlu diberikan fasilitas memadai. Kepala SMAN 4 Kota Cirebon Suroso mengatakan, sekolah belum mengarah kepada kebijakan full day. Jika itu diterapkan, Suroso minta dipikirkan solusi persoalan yang muncul. Seperti waktu istirahat dan makan siang anak. “Untuk bayar SPP saja berat. Apalagi ditambah makan anak? Ini akan menjadi persoalan baru,” ujarnya. Karena itu, pria berkacamata itu menilai penerapan full day school sebaiknya dikaji ulang. Walaupun, kata Suroso, apa pun kebijakan pusat pasti dijalankan secara optimal. Hanya saja, pemerintah pusat harus melihat kondisi di daerah yang berbeda-beda. Hal ini diharapkan menjadi pertimbangan kebijakan. Kepala SMPN 10 Kota Cirebon Kamid mengatakan, kebijakan ini bertujuan baik. Untuk meningkatkan kemampuan siswa. Hanya saja menurutnya, sistem ini belum sesuai dengan kondisi kultur Cirebon saat ini. Karena itu, Kamid menilai kebijakan ini sebaiknya tidak diterapkan secara menyeluruh. “Kalau itu sudah menjadi aturan, kami pasti menjalankan,” ucapnya. (via/ysf)