Nasdem Ogah Masuk Koalisi Gerindra-PKS

CIREBON - Koalisi Pilkada DKI Jakarta besar kemungkinan bakal terwujud di Kabupaten Cirebon. Pasalnya, DPD Partai Nasdem Kabupaten Cirebon mulai memberi sinyal melakukan koalisi dengan PDI Perjuangan. Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Cirebon Sukaryadi SE mengatakan, koalisi yang dilakukan oleh petinggi partai di pusat memang tinggi. Oleh karena itu, Partai Nasdem tidak akan bergabung dengan koalisi Partai Gerindra dan PKS. Meski demikian, DPP menyerahkan semuanya kepada daerah. “Nasdem akan membangun koalisi sendiri, di luar Partai Gerindra dan PKS. Seperti PDIP, Golkar dan PKB. Artinya, tidak akan masuk ke koalisi yang sudah dibentuk,” jelas Sukaryadi kepada Radar, Rabu (14/6). Dia menjelaskan, Nasdem yang enggan masuk ke koalisi Gerindra-PKS itu, karena banyak pertimbangan. Sebab, masih banyak partai yang belum menyatakan koalisi. Ketua DPC PKB yang mendaftar ke DPC Partai Gerindra sebagai bacabup, belum tentu ujungnya koalisi. “PKB itu kan belum deklarasi dan itu tidak akan terjadi. Karena PKB mempunyai aturan mainnya sendiri. Jadi, kami tidak ingin terburu-buru membicarakan koalisi di Pilkada 2018 mendatang,” terang mantan ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) itu. Yang jelas, kata Sukaryadi, Partai Nasdem akan menjadi partai pengusung, bukan pendukung. Oleh karena itu, ketika koalisi dengan PDIP, pihaknya enggan menjadi partai pendukung. Sebab, dia meyakini, PDIP pasti membutuhkan rekan koalisi, meskipun bisa mengusung satu paket. “Saya yakin PDIP akan membuka kran koalisi,” ucapnya. Dia menambahkan, koalisi yang sudah dibangun Gerindra dan PKS itu bukan disebut koalisi seduluran. Tapi, koalisi yang dibangun secara pribadi. Sebab, yang namanya koalisi seduluran itu harus ada koordinasi antar ketua partai. “Kalau dilihat dari geliat peta politik Kabupaten Cirebon saat ini, dari sekian banyak calon akan mengerucut menjadi tiga pasang calon bupati dan wakil bupati. Saya yakin cabup dan cawabup tidak lebih dari tiga pasang,” tandasnya. Sementara itu, Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon H Mustofa SH menegaskan, kepastian PDIP melakukan koalisi atau tidak, semua itu tergantung dari rekomednasi yang keluar dari DPP PDIP. “Ketika rekomendasi keluar, secara otomatis peta politik akan berubah, terutama dari segi koalisi,\" ujar pria yang akrab disapa Jimus itu. Menurutnya, secara undang-undang PDIP memang satu paket. Tapi, tidak menutup kemungkinan mengambil langkah koalisi. Hanya saja, koalisi dengan partai lain sifatnya dukungan. Kemudian, koalisi juga tidak mengikuti peta politik saat Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. \"Kita belum fokus pada koalisi partai. Karena kita masih melakukan tahapan verifikasi penjaringan bakal calon bupati (Bacabup). Yang jelas, Kabupaten Cirebon tetap warna merah untuk menduduki posisi E1,\" kata ketua DPRD Kabupaten Cirebon itu. Disinggung kapan rekomendasi keluar dari DPP PDIP, Jimus mengaku, belum mengetahui kapan pastinya. Namun, diperkirakan rekomendasi keluar di bulan Desember 2017. \"Biasanya PDIP mengeluarkan rekomendasi itu di last minute,\" imbuhnya. (sam)