PUI Usul BIJB Bernama Bandara KH Abdul Halim

MAJALENGKA – Para pengurus PD PUI Majalengka berharap agar Bandara Internasional JawaBarat (BIJB) yang berada di Kertajati, bisa dinamai bandara KH Abdul Halim. Alasannya,KH Abdul Halim merupakan sosok pahlawan nasional asli Majalengka yang juga merupakan pendiri organisasai Persatuan Umat Islam (PUI). Hal tersebut disampaikan Ketua PD PUI Majalengka DR H Karna Sobahi MMPd, dalam agenda safari Ramadan bersama Gubernur Jawa Barat DR H Ahmad Heryawan Lc yang juga ketua Majelis Syuro PP PUI di aula gedung Bapermin Majalengka. Karna menyebutkan pembangunan bandara yang saat ini masih berlangsung, bisa selesai awal tahun 2018 mendatang. Sehingga bisa segera diresmikan dan dioperasikan sebelum Aher (Ahmad Heryawan) mengakhiri masa baktinya sebagai Gubernur Jawa Barat pertengahan 2018 nanti. “Yang paling penting ketika BIJB dioperasikan nanti, layaknya bandara di berbagai daerah lain mengambil nama dari pahlawan yang lahir di daerah itu. Kita di Majalengka punya pahlawan nasional KH Abdul Halim yang juga pendiri organisasi PUI. Maka aspirasi kita kepada pak gubernur agar bisa mengupayakan penamaan menjadi bandara KH Abdul Halim,” ujarnya. Jika hal itu terwujud bakal menjadi kado dan kenangan terindah bagi PUI dan masyarakat Majalengka pada umumnya. Sebab sosok KH Abdul Halim yang merupakan pahlawan nasional asal Majalengka tidak hanya diabadikan sebagai nama jalan, tapi jadi nama bandara yang menjadi kebanggan masyarakat Jawa Barat. Sementara gubernur Aher menyatakan akan mengupayakan usulan penamaan bandara KH Abdul Halim tersebut. Dia menilai wajar jika nama KH Abdul Halim bisa melekat pada bandara Kertajati, dan dirinya juga merasa bangga jika hal tersebut dapat terealisasi. “Saya kira wajar jika bandara ini dinamai KH Abdul Halimini, karena akan menjadi kebanggaan masyarakat Majalengka dan saya juga tentu merasa bangga. Nanti mekanisme pengusulan penamaan seperti apa, akan saya telusuri dulu,” ungkapnya. Sejauh ini pihaknya telah mendapat suntikan dana baru sebesar Rp909 miliar. Baru dilakukan MoU dengan sindikasi perbankan syariah daerah. Jadi kekurangan pendanaan sekarang tinggal Rp500 miliar yang bakal diupayakan bisa didapat dari sindikasi asuransi-asuransi nasional, seperti Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan. “Sebelumnya anggaran untuk pembangunan terminal dari APBD untuk sisi darat sudah Rp800 miliar, jadi sudah masuk Rp1,6 triliun. Tinggal sekitar Rp500 miliar lagi, akan kita upayakan dari sindikasi asuransi-asuransi nasional,” imbuhnya. (azs)