DPRD Tolak Rencana Pembangunan Mal di Kawasan Tegalgubug

 CIREBON - Kasawan Pasar Sandang Tegalgubug, Kecamatan Arjawinangun direncanakan bakal dibangun mal sandang terbesar se-Indonesia oleh investor asal Tiongkok. Bahkan, pembebasan lahan pun dilakukan seluas tiga hektare. Tidak hanya itu, kantor pemasaran mal setinggi 12 lantai itu, sudah bertengger lahan yang sudah dibebaskan di pinggir jalan raya samping Pasar Tegalgubug. Sayangnya, rencana tersebut mendapat penolakan dari para wakil rakyat Dapil II. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Dapil II, Hj Dian Hernawa Susanty menegaskan, pihaknya akan menolak rencana pembangunan mal super megah itu. Sebab, keberadaan mal itu akan merusak perekonomian pedagang sandang di Pasar Tegalgubug. “Kalau mal itu terwujud, maka mata pencaharian masyarakat sekitar akan hancur, kemudian ikon pasar sandang Tegalgubug di Kabupaten Cirebon bisa hilang. Apalagi, Pasar Tegalgubug sudah dikenal di Indonesia, bahkan se- Asia Tenggara,” jelas perempuan yang akrab disapa Santy itu, kepada Radar, Kamis (15/6). Seharusnya, pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk manata atau merevitalisasi pasar sandang Tegalgubug, menjadi pasar yang nyaman bagi para pedagang dan konsumen. “Kalau hal itu bisa dilakukan, dan pedagang yang memakan badan jalan itu bisa ditarik masuk ke dalam pasar, sehingga bisa mengurai kemacetan di jalur pantura Tegalgubug,” paparnya. Menurutnya, keberadaan mal super megah itu tidak sepantasnya ditempatkan berdampingan dengan pasar sandang tradisional Tegalgubug. Alangkah baiknya, mal dibangun di sekitar Kecamatan Palimanan atau Plumbon. “Kalau pemerintah daerah sampai mendukung dan mempersilakan investor membangun mal, itu artinya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah tidak pro rakyat. Oleh karena itu, saya dari dapil II menolak rencana pembangunan mal tersebut,” tegas bakal calon bupati (Bacabup) dari PDI Perjuangan itu. Senada disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno. Dia mengaku tidak sependapat dengan rencana pembangunan mal di samping Pasar Tegalgubug. Oleh karena itu, pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten Cirebon mengkaji ulang rencana tersebut. “Kalau di sana akan beridiri mal 12 lantai di samping pasar rakyat, dipastikan akan membunuh perekonomian pedagang dan masyarakat sekitar. Harusnya, pemerintah daerah bisa berinovasi yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Artinya, mana daerah yang memang kita dorong secara ekonomi masyarakatnya. Kalau Tegalgubug kan ekonomi masyarakatnya sudah maju,” imbuh politisi Partai Gerindra itu. Inovasi yang dimaksud, ungkap Cakra, gagasan yang dilakukan Pemerintah Kota Cirebon, yang ada salah satu tokoh di Kota Cirebon dengan membangun mal yang notabe masih di lahan yang sangat luas dan tidak ada penduduknya. Seperti pembangunan Grage City. Grage City itu awal dibangun untuk menumbuhkan ekonomi di wilayah itu. “Harusnya pemkab bisa mengkaji ulang, yang benar aja menaruh investor di samping Pasar Tegalgubug,” tegasnya. Namun, dia mengaku, terkait rencana pembangunan mal di samping Pasar Tegalgubug, pihaknya belum mendapatkan informasi secara resmi dari dinas terkait. “Belum ada kabar atau informasi resmi dari Dinas Pedagangan, terkait rencana pembangunan mal di samping Pasar Sandang Tegalgubug. Tapi kalau kabar rencana dibangun mal megah 12 lantai itu sudah santer di gedung DPRD,” pungkasnya. (sam)