Dahlan Tunggu Panggilan DPR

Kemarin Dipanggil Mendadak SBY JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan siap mengungkap identitas oknum anggota DPR yang melakukan praktik pemerasan terhadap perusahaan BUMN. Terkait hal itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemarin memanggil Dahlan ke Istana Kepresidenan. “Kalau diminta DPR, akan saya lakukan (ungkap, red). Saya menunggu panggilan dari DPR. Terserah mereka maunya kapan, bola tidak di saya, tapi bola ada di DPR,\" ujar Dahlan usai menghadiri seminar di Kampus UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan kemarin (29/10). Mantan Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) ini seolah tidak memiliki beban untuk membuka kasus itu. Dahlan mengaku siap jika diundang khusus oleh DPR untuk mengungkap siapa saja yang terlibat. Sebab itu dilakukan untuk melindungi perusahaan-perusahaan BUMN. Namun, Dahlan tidak menjawab apakah kasus itu akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). \"Saya menunggu panggilan dari DPR saja,\" sebutnya. Di tengah jadwal kesibukannya kemarin, Presiden SBY sempat memanggil Dahlan Iskan ke Istana Kepresidenan sekitar pukul 13.30 WIB. Pertemuan berlangsung selama 30 menit itu di luar jadwal kepresidenan sebelumnya, dan hanya diikuti SBY dan Dahlan. Seusai pertemuan, Dahlan enggan berbicara banyak mengenai topik yang dibahas dengan Presiden. Namun Dahlan sempat mengakui bahwa pertemuan itu terkait dengan pernyataan adanya oknum legislatif yang meminta jatah kepada perusahaan BUMN. \"Ya kaitannya dengan kongkalikong lah,\" kata Dahlan di halaman kompleks Istana Kepresidenan. Dia mengatakan banyak hal yang dibicarakan dengan presiden. \"Pokoknya banyak hal. Jadi beliau menyampaikan pokoknya pesan beliau yang konsisten seperti itu,\" sambungnya. Selebihnya Dahlan tidak berbicara hasil pertemuannya dengan SBY. Termasuk apakah SBY meminta nama oknum DPR yang diduga telah memeras BUMN. \"Saya tidak minta izin boleh diungkap atau tidak,\" katanya.   *DPR Minta Jatah 10 Persen   Dahlan mengungkapkan, salah satu BUMN yang fokus di bidang pertanian mengaku telah \"dipalak\" oknum anggota DPR. Untuk bisa mendapatkan suntikan modal dari negara, DPR meminta jatah 10 persen dari total dana PMN (penyertaan modal negara) yang akan diusulkan. \"Oknum anggota DPR itu minta jatah 10 persen dibayar di muka sebelum dana itu turun,\" ujarnya saat wawancara di Radar TV yang juga disiarkan live di Radar Cirebon Televisi (RCTV) tadi malam. Untung, sejak awal Dahlan menegaskan kepada jajarannya untuk tidak meladeni permintaan seperti itu. Dahlan juga telah menanyai direksi BUMN tersebut tentang apakah uang itu untuk pribadi, komisi DPR, fraksi, atau diserahkan ke partai. \"Kata direksi itu, oknum DPR tersebut bilang dia mewakili teman-temannya. Direksi nggak tahu larinya ke mana uang itu,\" tambahnya. Menteri BUMN mengaku sangat prihatin melihat banyaknya intervensi terhadap BUMN. Oknum anggota DPR tersebut tidak melihat apakah BUMN yang diperas tersebut miskin atau berkaitan dengan rakyat kecil. \"Kok ya kebangeten, mereka itu kan melayani petani. Kok tega. Saya sudah tanya ke BUMN-BUMN lain. Ternyata mereka juga ada yang dimintai uang. Tapi mereka sudah berani menolak, mending nggak dapat PMN,\" jelasnya. Mantan Sekretaris Kementerian Negara BUMN, Said Didu mengakui adanya intervensi terhadap BUMN. Dia kagum terhadap Menteri BUMN, Dahlan Iskan, yang berani berperang melawan intervensi terhadap BUMN. “Langkah Pak Dahlan untuk memprotek BUMN dari DPR, sangat bagus. Direksi BUMN memang segan pada DPR, takut pada pihak yang bisa pengaruhi posisinya,\" kata dia. Dia mengatakan, sejumlah langkah untuk membenahi BUMN di antaranya adalah menempatkan orang yang memiliki kompetensi dan berani. Said mengaku, intervensi bukan hanya dalam bentuk materi namun juga nonmateri. \"Isu permintaan jatah oleh oknum DPR ke BUMN, jangan kurangi perhatian intervensi pihak lain, seperti penguasa, tim penguasa, partai politik, LSM atau penegak hukum,\" jelasnya. (wir/gal/fal/c2)