Najib Lecehkan Surat SBY

JAKARTA - Surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Tun Razak dilecehkan. Dalam keterangan resmi kepada sejumlah media di Malaysia, Najib mengultimatum agar Indonesia segera meredakan demonstrasi yang marak terjadi di ibukota Jakarta. Dia mengatakan, jika pemerintah gagal meredam aksi demonstrasi di dalam negeri, maka Indonesia harus bersiap menghadapi murka Malaysia. “Pemerintah (Indonesia, red) harus bertindak cepat atau menghadapi risiko munculnya murka warga Malaysia,” ancam Najib seperti dikutip harian The Star Minggu kemarin (29/8). Pernyataan Najib itu disampaikan menanggapi gencarnya desakan dalam negeri agar PM memberikan respons keras atas penghinaan simbol negara Malaysia. Demonstran di Jakarta memang beberapa kali membakar bendera Malaysia dan bahkan melempari Kantor Kedubes Malaysia dengan kotoran manusia. Aksi itu dipicu tindakan aparat Malaysia yang menyandera tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) oleh Marine Police Malaysia (MPM). Tiga petugas itu ditangkap setelah mengamankan tujuh orang pencuri ikan asal Malaysia. Najib menuding aksi di Jakarta hanya dilakukan oleh segelintir orang bayaran. Karena itu dia berharap pemerintahan SBY bisa meredamnya tanpa memicu ketegangan kedua negara. “Saya sendiri memberikan jaminan bahwa situasi di Malaysia dalam kendali. Namun, yang terpenting jangan sampai hal ini membayakan kerjasama bilateral  dua negara,” kata pria 57 tahun itu. Pria yang baru menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Malaysia sejak 2009 itu belum mencermati secara detail isi surat SBY. Namun, dia yakin motif pengiriman surat itu adalah kekecewaan terhadap situasi yang terjadi. Najib menilai melalui surat itu SBY ingin menepis anggapan bahwa pemerintah terlibat dalam demonstrasi yang melecehkan Malaysia. “Pemerintah Indonesia sadar bahwa ada dua juta penduduknya yang bekerja di Malaysia dan bahwa ada cukup banyak investasi oleh perusahaan Malaysia disana,” kata dia. Pria keturunan Suku Bugis itu mengatakan bahwa kerjasama dua negara selama ini sudah sangat baik dan tidak seharusnya terganggu oleh hal sepele semacam ini. Sampai saat ini Malaysia belum berencana memberlakukan travel advisory bagi warganya yang ingin berkunjung ke Indonesia. Suhu politik di Malaysia sendiri mulai memanas menanggapi rentetan aksi Ganyang Malaysia yang mencuat di Indonesia. Dua orang warga Malaysia dikabarkan membakar bendera Indonesia didepan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur yang terletak di Jalan Tun Razak. Dua lelaki tersebut ditangkap polisi setempat untuk dimintai keterangan soal aksi pembakaran bendera Indonesia. Ketika dikonfirmasi seputar hal ini, KBRI Kuala Lumpur tampak tertutup. Minister Councellor Pensosbud KBRI Malaysia, Widyarka Ryananta menolak menanggapi memanasnya hubungan RI-Malaysia. Ketika dihubungi dari Jakarta tadi malam beberapa kali dia menolak memberikan jawaban dan memilih mematikan telepon seluler. Dalam pernyataan tertulis kepada KBRI Malaysia, salah satu partai berkuasa di Malaysia UMNO menglarifikasi pemberitaan yang beredar terkait keterlibatan anggotanya dalam aksi demonstransi anti-Indonesia. Pimpinan Pemuda UMNO, Khairy Jamaluddin, mengatakan bahwa dirinya akan menindak anggotanya yang berupaya membalas perlakuan massa Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) yang membakar dan meludahi bendera Malaysia. “Apa yang terjadi di Indonesia hanya melibatkan segelintir orang. Kami tak ingin isu ini jadi sensasi dan mengorbankan hubungan dua negara,” tulis Khairy dalam draft suratnya. Ketua Pemuda Barisan Nasional (BN) itu mengomentari penahanan dua pria Malaysia yang mencoba membakar bendera Indonesia, Merah Putih, di depan KBRI. Sebagai pimpinan, dia akan menindak anggota pemuda UMNO dan Barisan Nasional yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Hal yang bertentangan disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin kepada Departemen Urusan Mahasiswa Malaysia di Jakarta. Dia memperingatkan agar 6.000 mahasiswa Malaysia yang belajar di Indonesia berhati-hati dan waspada. Ini menyusul merebaknya aksi anti Malaysia yang diprakarsai oleh kelompok Bendera. “Mereka diingatkan untuk pergi secara berkelompok, serta jangan hadir di acara-acara pertemuan publik,” ujar Menteri Khaled. Menanggapi kekhawatiran soal keamanan warga Malaysia di Indonesia terkait ancaman sweeping yang dilakukan oleh Bendera, Menteri Khaled mengaku percaya bahwa pemerintah Indonesia akan menjamin keamanan mereka. “Jika gagal menjamin keamanan warga Malaysia, itu mencerminkan buruknya kemampuan mereka menjaga keamanan di negara mereka sendiri,” kata dia. Sementara itu, Duta Besar RI untuk Malaysia, Da’i Bachtiar dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta mengatakan telah meminta Pemerintah Malaysia melindungi warga Indonesia. Menurut Da’i, permintaan itu menanggapi banyak WNI yang dilukai bahkan dibunuh oleh aparat keamanan Malaysia. (zul)