DPRD Majalengka Fasilitasi Anggaran Pilkada

MAJALENGKA–Belum jelasnya penganggaran dana pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 yang bersumber dari APBD kabupaten, membuat DPRD Majalengka bakal memanggil stakeholder terkait untuk menengahi persoalan tersebut. Sekretaris Komisi I DPRD Majalengka H Asep Saepudin ST menyebutkan DPRD telah menjadwalkan rapat kerja dengan Pemkab Majalengka, KPU Kabupaten Majalengka, dan Bawaslu Jawa Barat untuk mengetahui sejauh mana tahapan dan proses pengalokasian anggaran Pilkada serentak tersebut. Apalagi pihaknya telah mendengar informasi Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 273/2845/59 tertanggal 19 Juni 2017 tentang pendanaan Pilkada serentak. Salah satu poinnya menegaskan jika naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara pemkab dan penyelenggara pemilu harus selesai akhir Juli 2017. “Tapi Panwaslu di Kabupaten Majalengka belum terbentuk, maka Bawaslu Jabar yang akan didatangkan. Terus terang kami juga prihatin dengan mandeknya pembahasan ini, makanya nanti harus dibahas secara lebih serius lagi,” ujarnya. Wakil ketua DPRD Drs M Jubaedi menyebutkan pemkab jangan menganggap remeh Surat Edaran Mendagri, yang mewajibkan pembahasan kebutuhan anggaran Pilkada serentak tersebut. Bahkan harus segera ditindaklanjuti sesuai poin-poin yang tertuang dalam edaran Mendagri tersebut demi kepentingan bersama. “Kalau sudah pemerintah pusat yang menginstruksikan maka harus segera dilaksanakan. Jangan sampai imbasnya penilaian kurang baik bagi pemkab. Bisa-bisa hak-hak keuangan, program, dan perhatian dari pemerintah pusat untuk kabupaten Majalengka berkurang,” sebutnya. DPRD juga berupaya untuk mempertemukan pihak terkait, guna menengahi dan mencari solusi. DPRD berharap forum pertemuan tersebut bisa menghasilkan solusi, sehingga NPHD pemkab ke penyelenggara pilkada bisa selesai sebelum deadline. Konisioner KPU Cecep Jamaksari SIP menyebutkan, sudah mendengar kabar bakal diajak bicara DPRD dalam waktu dekat ini dalam sebuah agenda rapat kerja yang juga menghadirkan stakeholder terkait. Namun belum diketahui kapan agenda tersebut bakal dilaksanakan. (azs)