OJK Dorong BPR Jadi Ujung Tombak Keuangan

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) aktif membuka akses keuangan masyarakat. Misalnya, BPR melakukan pembaruan ulang citra (rebranding). Itu penting supaya BPR bisa meningkatkan performa dalam era persaingan. Kontribusi BPR bukan sekadar penting dalam membuka akses keuangan ke seluruh masyarakat. Tetapi, lebih dari itu, BPR bisa menjelma sebagai ujung tombak membuka kran literasi keuangan masyarakat. Mengapa? Itu karena BPR berada pada lini terdepan dan langsung berhadap-hadapan dengan masyarakat. ”Karena itu, tidak bisa tidak, BPR harus berperan aktif,” tutur Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad. Nah, guna mendongkrak peran itu, bilang Muliaman, BPR perlu memakai pendekatan baru. Di mana, saat ini peran teknologi terus meningkat dan harapan masyarakat terhadap layanan lembaga keuangan juga semakin tinggi. Pihaknya, bersama Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) telah mempersiapkan beragam inisiatif untuk menjawab tantangan dihadapi BPR. ”Saya kira usaha tidak boleh putus dan setiap inisiatif juga belum tentu menjawab tantangan secara tuntas,” imbuhnya. Aspek kenyamanan dan kemudahan bilang Muliaman relatif sering dipertanyakan. Apalagi, suku bunga di BPR dinilai relatif tinggi. Itu karena belum ada branding dan kepercayaan terhadap BPR. Apabila kepercayaan masyarakat terhadap BPR semakin besar, suku bunga akan menyesuaikan. ”Karenanya, kita ingin BPR masuk pasar melayani pedagang-pedagang dan sektor informal. Sumber daya manusia (SDM) dan penerapan prinsip tata kelola (GCG) harus dibenahi,” tegasnya. Untuk menjawab problem industri BPR, OJK telah melakukan penguatan industri melalui penerbitan rangkaian ketentuan memperkuat pengaturan kelembagaan, prudential banking, teknologi informasi, manajemen risiko dan tata kelola (GCG), dan kegiatan usaha sesuai kapasitas permodalan, serta kajian pengembangan produk dan layanan serta strategi branding. ”BPR menghadapi tantangan luar biasa. Persaingan terutama datang dari lembaga keuangan, baik besar maupun kecil harus direspon BPR,” tegasnya. (far)