Karang Taruna Harus Jadi Pelopor di Desa

KUNINGAN-Bupati H Acep Purnama SH MH berharap agar Karang Taruna bisa memelopori produk unggulan di desanya masing-masing karena Karang Taruna merupakan satu-satunya wadah organisasi kepemudaan di desa/kelurahan. Pesan tersebut disampaikan bupati dalam acara Optimalisasi Forum Karang Taruna Kabupaten Kuningan tahun 2017 yang digelar Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak di Wisma Permata. “Karang Taruna harus bisa mengolah lahan untuk ditanami tanaman produktif. Karang Taruna sebagai wadah organisasi kepemudaan harus bisa memelopori produk di desa masing-masing. Kalau susah mencari tukang macul (nyangkul, red), silakan bisa pergunakan alat milik pemda, kita punya traktor untuk mengolah lahan tidak produktif menjadi produktif,” saran Acep. Dalam acara tersebut hadir Ketua Forum Karang Taruna Kabupaten Kuningan Ade Priatna MSi, Kepala Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak Drs H Uus Rusnandar MSi, Kabag Kesra Setda, para ketua Forum Karang Taruna kecamatan se-Kabupaten Kuningan, serta para ketua Karang Taruna desa/kelurahan berprestasi tahun 2017. Dengan panjang lebar, Acep menyampaikan agar Karang Taruna tidak “tukcing” atau setelah dibentuk cicing (diam, red). Sebagai dewan Pembina umum Karang Taruna Kuningan, ia pun akan turun langsung guna mengevaluasi ketua Karang Taruna yang tidak bisa mengaktifkan organisasinya. Hal itu sebagai langkah nyata dirinya guna memberikan perhatian lebih kepada Karang Taruna. “Tapi saya yakin semuanya akan bisa aktif. Saya siap membantu Karang Taruna dalam berbagai hal. Ketua biasanya patojaiyah (berseberangan, red) dengan sekretaris, ini harus bisa diatasi. Saya akan evaluasi ketua Karang Taruna yang tidak bisa mengaktifkan organisasinya, ini penting untuk kebaikan Karang Taruna itu sendiri,” tutur Acep. Persoalan di Karang Taruna lanjut Acep, memang multikompleks, karena organisasi ini tidak hanya mengurusi urusan kepemudaan secara umum, melainkan juga harus ikut berperan serta dalam memberikan solusi mengatasi berbagai persoalan sosial di lingkungannya masingmasing. “Kita harus bisa memberikan solusi apakah bisa mengatasi masalah di masyarakat atau tidak. Salah satu tujuan dibentuknya organisasi adalah untuk mewujudkan tujuan bersama. Bagaimana kita membentuk organisasi yang solid kalau tidak ada tujuan itu. Jadi, saya ingin Karang Taruna ini hadir di tengah-tengah masyarakat. Kalau tidak bisa itu, ngapain ada Karang Taruna,” kata Acep seraya bersyukur karena dirinya tengah diusulkan untuk mendapatkan penghargaan Satya Lencana oleh negara sebagai Pembina umum Karang Taruna Kabupaten Kuningan. Sebenarnya, lanjut Acep, saat ini ada banyak kegiatan yang harus diikutinya. Termasuk dirinya tengah disibukkan dengan persoalan e-KTP Jamaah Ahmadiyah sehingga dirinya pun hari itu juga harus berangkat ke Jakarta. Seraya curhat, pada Minggu malam ia pun sudah berdiskusi dengan beberapa pihak menyangkut e-KTP Ahmadiyah yang hingga kini masih terbentur persoalan. Kesibukan lainnya, ia harus berangkat ke Makassar dalam rangka pertemuan menyangkut pariwisata. “Kuningan walaupun daerahnya sajangkelok, tapi Kuningan bisa berkontribusi kepada negara sebagai daerah konservasi. Makanya Karang Taruna juga harus bisa mengolah tanah atau lahan kosong yang hanya ada alang-alang, kenapa itu tidak bisa oleh Karang Taruna diberdayakan. Tinggal kitanya saja mau atau tidak,” imbaunya lagi seraya menginstruksikan agar Karang Taruna sejalan dengan pemerintah, baik di desa, kecamatan maupun kabupaten. Di tempat yang sama, Ketua Forum Karang Taruna Kabupaten Kuningan Ade Priyatna berharap pemerintah daerah bisa memberikan perhatian lebih kepada Karang Taruna. Tak hanya itu, ia juga berharap agar pemerintah desa bisa berkolaborasi dengan Karang Taruna dalam rangka pemberdayaan kepemudaan. Ia juga menginginkan ada aturan khusus, salah satunya berupa peraturan bupati terkait penganggaran untuk Karang Taruna dari APBDes. “Karang Taruna adalah satusatunya organisasi kepemudaan yang ada di desa dan kelurahan. Untuk itu, saya ingin desa juga bisa menganggarkan anggaran dari APBDes untuk pemberdayaan. Ini harus ada aturan yang lebih menekankan sesuai dengan Permensos 2013, bisa kita tekankan dengan adanya perbup,” kata Ade. Sementara berbagai materi pun disampaikan oleh sejumlah narasumber dalam acara tersebut. Di antaranya terkait keorganisasian Karang Taruna, pemberdayaan Karang Taruna sebagai bagian dari usaha ekonomi produktif (UEP) melalui program hidroponik dan lain sebagainya. (muh)