JAKARTA-Sembilan dari sepuluh fraksi di DPR memberi lampu hijau untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI) sebagai undang-undang. Penetapan UU tentang AEoI adalah salah satu syarat Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) agar Indonesia bisa meminta informasi keuangan dari negara lain untuk keperluan perpajakan. Meski menyatakan persetujuan, anggota Fraksi PDIP I Gusti Agung Rai Wirajaya memberikan catatan agar Ditjen Pajak fokus meningkatkan rasio pajak. Pembukaan informasi keuangan milik wajib pajak juga harus tetap memastikan kenyamanan mereka. DPR menyoroti kewenangan para petugas pajak yang berkapasitas mengakses data keuangan itu. Mereka meminta tak semua pegawai pajak dapat membuka data keuangan milik wajib pajak. ”Dalam perppu tersebut, tidak ada pasal yang menjamin keamanan data nasabah di bank. Karena itu, pemerintah harus mengutamakan confidentiality dan safeguard,” katanya. Satu-satunya fraksi yang berkeberatan dengan pembukaan data nasabah bank oleh aparat pajak adalah Partai Gerindra. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Kardaya Warnika menilai masih banyak yang bolong dalam perppu tersebut. Terutama pembatasan tentang data keuangan dan wewenang Ditjen Pajak dalam membuka data keuangan itu. Menkeu Sri Mulyani Indrawati langsung melaporkan sikap fraksi-fraksi di DPR tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Sri mengaku masih memiliki pekerjaan rumah, yakni sosialisasi kepada Ditjen Pajak untuk mencegah aparatnya bertindak sewenang-wenang terhadap wajib pajak. Menkeu juga menjanjikan penguatan peraturan internal, terutama menyangkut keamanan data, sistem, dan tingkat kerahasiaannya. Begitu pula tata tertib serta tata kelolanya. Terutama siapa saja yang bisa mengakses dan bagaimana menjaga kerahasiaan data. ”Kami akan melakukan sosialisasi ke jasa-jasa keuangan, perbankan, capital market, dan masyarakat umum,” lanjut Ani, sapaan akrab Sri Mulyani. Dia berjanji menuangkan aturan-aturan yang lebih detail. Khususnya terkait jaminan kerahasiaan hingga keamanan data informasi keuangan milik wajib pajak dalam peraturan menteri keuangan (PMK). Termasuk di antaranya sanksi bagi pegawai Ditjen Pajak yang membocorkan data keuangan nasabah. ”Itu sangat inti untuk reputasi Ditjen Pajak dan mencegah moral hazard. Itu masuk confidentiality and safeguard,” tegasnya. (ken/byu/c24/noe)
Soal Intip Rekening Nasabah, Ditjen Pajak Kantongi Persetujuan DPR
Rabu 26-07-2017,21:03 WIB
Reporter : Dedi Haryadi
Editor : Dedi Haryadi
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Selasa 10-09-2024,09:00 WIB
Catat! 3 Daftar Ponsel yang Tidak Bisa Melakukan Upgrade Sistem Operasi Android 15
Selasa 10-09-2024,11:00 WIB
Keraton Kasepuhan Cirebon Gelar Tradisi Siraman Panjang, Masyarakat Berebut Air Bekas Cucian
Selasa 10-09-2024,18:30 WIB
Inilah Warna Jersey yang Digunakan Timnas Indonesia saat Lawan Australia di SUGBK
Selasa 10-09-2024,16:30 WIB
Satu Lagi Pengedar OKT dari Dukupuntang Kabupaten Cirebon Diringkus Polisi
Selasa 10-09-2024,10:00 WIB
Gosip Persib, Orang Lama Gabung Lagi Jelang AFC Champions League 2
Terkini
Rabu 11-09-2024,03:00 WIB
Ada Hal yang Bisa Dilakukan Orang Tua Saat Anak Belum Dapat Vaksin Imunisasi
Rabu 11-09-2024,02:00 WIB
PON XXI ACEH - SUMUT 2024: Imam Jamaludin Sumbang Emas Untuk Jabar dari Cabor Angkat Besi
Selasa 10-09-2024,23:31 WIB
Pulang Nobar Indonesia vs Australia, Warga Melihat Fenomena Aneh Pohon Terbakar Saat Hujan Lebat
Selasa 10-09-2024,22:00 WIB
Belum Terkalahkan, Berikut Peringkat Timnas Indonesia di Grup C Zona Asia Kualifikasi Piala Dunia 2026
Selasa 10-09-2024,21:30 WIB