Ketua MA Bantah Banyak Hakim Pecandu

JAKARTA- Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali akhirnya buka suara terkait pengakuan hakim PN Bekasi, Puji Wijayanto yang menyebut dirinya kerap pesta narkoba dengan staff MA dan hakim lain. Hatta Ali langsung menampik dan menyebut kalau data itu tak akurat. Alasanya, Ketua MA yakin kalau hakim yang menjadi pecandu sebenarnya sangat sedikit. Dia lantas meminta agar tertangkap tangannya Hakim Puji saat menggunakan zat adiktif tidak digeneralisir. \"Prosentasenya hakim yang seperti itu (Puji, red) sangat kecil,\" katanya di Hotel Grand Sahid Jakarta. Dia memastikan hal itu karena opini generalisir itu sangat mengganggu. Hatta Ali lantas memastikan kalau pihaknya juga sangat concern dengan pemberantasan narkoba. Itulah kenapa dia menjanjikan siap menindak tegas dan tidak akan membiarkan hakim yang mempunyai kebiasaan buruk mengonsumsi narkoba. \"Kalau memang ada masukan lagi, pasti kami tindak lanjuti,\" tegasnya. Jawaban itu sekaligus menjawab pertanyaan tentang kicauan Hakim Puji yang menyebut masih banyak pengadil seperti dirinya. Seperti diberitakan, Puji sempat membuka fakta kepada Imam Anshori Saleh, wakil Ketua Komisi Yudisial. Dengan lugas Puji menyebut beberapa hakim lain yang diketahuinya suka menggunakan narkoba. Imam Anshori menyebut kalau Puji menyampaikan lima nama hakim. Selain informasi dari Puji, KY juga menyebut kalau pihaknya menerima informasi 10 hakim lainnya yang menjadi pecandu. Kembali ke Hatta Ali, dia mengatakan sejak tertangkapnya Hakim Puji pihaknya sudah melakukan berbagai hal. Salah satunya menggelar tes urin bagi warga PN Depok. Hasilnya, tak ada satupun yang positif mengonsumsi narkoba. \"Pengawasan tetap dilakukan, beberapa pengadilan sudah melakukan pemeriksaan internal,\" tegasnya. Lantaran sudah melakukan pengawasan dan pemeriksaan, Hatta Ali juga tidak keberatan dengan kerjasama KY dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Termasuk saran KY agar institusi pimpinan Komjen Gories Mere itu melakukan tes urin di MA. Hatta Ali mengaku siap melakukan tes urin di lembaganya untuk membuktikan ada atau tidak pengguna narkoba. Di samping urusan narkoba, dia juga mengaku siap \"dibedah\" soal transparansi anggaran. Termasuk mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit. Supaya tudingan Hakim Agung Gayus Lumbuun yang curiga dengan transparansi keuangan di MA bisa terjawab dengan jelas. \"Buat apa ditutup-tutupi, kami transparan kok. Silakan kalau BPK mau audit,\" urainya. Terpisah, Jubir KY Asep Rahmat Fajar mengatakan kalau nama-nama hakim pecandu yang diperolehnya masih diproses. Seperti yang disampaikan oleh Imam Anshori Saleh, butuh waktu untuk mengumpulkan bukti-bukti. Asep juga menyebut karena pendalaman itu membuat pihaknya belum menyampaikan nama pecandu ke MA. (dim)