Hubungan Dinkes dan RSUD Gunung Jati Kian Memanas

CIREBON – Tensi hubungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati kian memanas. Pemberian Surat Peringatan (SP) I kepada direktur RSD Gunung Jati jadi puncaknya. Ketua DPRD Edi Suripno MSi menyayangkan kondisi ini. Pasalnya, dua instansi itu mestinya berjalan beriringan. “Saya belum tau pangkal masalahnya apa. Tapi kalau hubungannya seperti itu, patut disayangkan. Masalahnya harus cepat diselesaikan,” ujar Edi, kepada Radar. Edi memerintahkan Komisi III DPRD untuk kedua belah pihak. Dewan mesti jadi fasilitator untuk mencairkan hubungan RSD Gunung Jati dan Dinas Kesehatan. Dalam badan musyawarah (banmus) kabarnya sudah diagendakan pada 12 September nanti. “Harus ada titik temu. Jangan berlarut-larut,” ucapnya. Politisi PDIP ini menengarai, persoalan diantara RSD Gunung Jati dan Dinas Kesehatan sudah terjadi sejak lama. Buktinya dari pemberitaan yang dibaca dari media massa, disebutkan bahwa SP-1 dilandasi tidak bersedianya RSD Gunung Jati memberikan laporan kinerja. “Secara periodik semestinya ada laporan. Kalau job desk-nya harus membuat laporan, ya dibuat,” tandasnya. Ia juga menyayangkan statemen Direktur RSD Gunung Jati, dr Bunadi yang menyebut bahwa atasannya ialah walikota. Meski tidak secara langsung bisa dikesankan melangkahi dinkes, tetapi secara prosedural laporan sebelum sampai ke E-1 sudah semestinya melalui dinkes. “Jangan sampai menjadi temuan di dinkes. Ini SP-1 karena ada temuan di dinkes. Apa salahnya menyerahkan laporan berkala kepada dinkes yang memang SKPD yang menaungi RSD Gunung Jati,” tegasnya. Edi menambahkan, standard operational procedure (SOP) dalam membuat laporan sudah ada. Melihat tata cara ini, sudah seharusnya direktur RSD Gunung Jati menjalankannya. Terpisah, Ketua Komisi III DPRD,  dr Doddy Ariyanto mengungkapkan fakta baru. Menurutnya, ada persoalan komunikasi antara dinkes dan RSD Gunung Jati. Dikhawatirkan, hal ini bakal merembet ke hal lainnya. Doddy sedikit berbeda pendapat dengan pimpinan DPRD. Menurut dia, SP-1 itu justru menunjukkan ketidakmampuan dinkes dalam mengelola UPT sebesar RSD Gunung Jati. Perlakuan terhadap rumah sakit tidak bisa dengan arogansi karena dilatarbelakangi oleh perwali. “Harus komunikasi yang  profesionalis, yang mengedepankan komunikasi profesi,” tegasnya. (abd)