Pemprov Jabar Ajukan Tol Bandara Kertajati dari Km 159 Cipali

MAJALENGKA - Bupati Majalengka DR H Sutrisno MSi kembali bersitegang dengan Pemerintah Provinsi Jawa barat. Kali ini penyebabnya lantaran kiriman surat dari Dinas Bina Marga Provinsi Jabar, yang terkesan menekan agar bupati bersedia mengizinkan pembuatan jalan akses tol menuju lokasi bandara yang beririsan dengan jalan tol Cikopo-Palimanan (Cipali) km 159 di Kecamatan Kertajati. Izin bupati itu diperlukan sebagai salah satu syarat turunnya rekomendasi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR dan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), sebagai landasan dimulainya pembangunan akses jalan tol menju bandara. Jika bupati belum mengizinkan, maka pembangunan jalan tol menuju bandara tersebut sampai kapanpun tidak akan terrealisasi. Alasan Sutrisno tidak mengizinkan hal tersebut, karena letak Km 159 tol Cipali itu tidak jauh dari jalan provinsi serta hanya berjarak 500 meter dari Sungai Cimanuk. Jika hal tersebut dipaksakan, maka Sutrisno khawatir ruang kehidupan perekonomian masyarakat di sekitar bandara akan vakum karena penentuan lokasinya tidak strategis bagi kepentingan masyarakat. “Kalau lokasinya dari KM 159, mereka (provinsi) tidak menyadari ruang kehidupan ekonomi rakyat Majalengka yang berdampingan dengan Sungai Cimanuk. Sehingga tidak memungkinkan akses ekonomi untuk investasi bagi para investor,” ujar Sutrisno kepada wartawan. Dia berpendapat sebelum memberikan izin penetapan lokasi untuk jalan akses tol ke bandara, pihaknya meminta Pemprov membuka akses ekonomi rakyat Majalengka. Penjelasan juga mesti dilakukan secara konkret melalui dialog, bahkan dirinya siap berkonsultasi dan memaparkan kondisi riil di sekitar bandara kepada Menko Kemaritiman yang rencananya akhir September ini akan datang ke Majalengka meninjau perkembangan pembangunan bandara. “Selama ini kalau perlu apa-apa cuma lewat surat-surat saja, nggak pernah ada ruang diskusi. Pas giliran ada undangan ke pemerintah pusat mereka menjelaskannya Cuma sepihak. Tidak disampaikan juga keinginan rakyat saya di Majalengka seperti apa, agar bandara itu bisa bermanfaat langsung terhadap perekonomian masyatakat sekitar,” keluhnya. Bahkan Sutrisno menganalogikan sikap Pemprov selama ini terkesan kekanak-kanakan. Jika diibaratkan pemkab dan pemprov ini adalah kakak-adik, mestinya ketika terjadi masalah sang kakak menanyakan ke adiknya maunya seperti apa. Ngobrol langsung agar masalahnya selesai. Yang terjadi justru sang kakak langsung mengadu ke ayahnya yang digambarkan adalah pemerintah pusat. “Saya bukannya tidak mau mengizinkan pembuatan akses tol, tapi mereka harus bisa jelaskan dulu konsep mengangkat perekonomian warga sekitar seperti apa. Lagipula untuk saat ini yang paling urgen dan realistis untuk dilaksanakan adalah membangun akses jalan nontol lebih dulu, yang prosesnya lebih simple. Baru kemudian silakan bikin akses tol tapi lokasinya harus jelas dan strategis,” imbuhnya. (azs)