Banyak Kader Terjaring OTT KPK, Golkar Merasa Jadi Target

JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Yahya Zaini merasa perihatin terhadap penangkapan Walikota Cilegon TB Iman Ariyadi oleh KPK. Terlebih tersangka merupakan ketua DPD Partai Golkar Kota Cilegon. “Namun praduga tidak bersalah harus dikedepankan,” terang Yahya. Partainya, tutur dia, menyediakan bantuan hukum bagi kader terjerat kasus hukum. Mereka bisa memanfaatkan bantuan hukum itu. Tapi, biasanya pihak yang berperkara sudah menyiapkan penasihat hukum sendiri. Jadi, keputusan menggunakan bantuan hukum dari partai bergantung kader yang bersangkutan. Yahya mengatakan, bagi kader yang terkena OTT KPK tidak langsung dipecat. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) disebutkan bahwa kader bisa dipecat dari kepengurusan dan keanggotaan partainya jika perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. “Ini kan baru ditangkap,” ucap dia. Dia menjelaskan, di internal partai memang belum diatur secara detail sanksi bagi kader yang terjaring OTT. Jadi, untuk saat ini pihaknya merujuk pada aturan yang tercantum dalam AD/ART partai. Agar bisa fokus menghadapi proses hukum, posisi ketua DPD Partai Golkar Kota Cilegon akan diisi pejabat sementara. Sedangkan posisi di pemerintahan biasanya akan diisi sementara oleh wakil walikota. Politisi yang berulang tahun setiap 24 April itu mengatakan, tidak kali ini saja kader partai beringin ditangkap komisi antirasuah. Sudah beberapa kader yang terjaring penangkap. Dia merasa, kader partainya menjadi sasaran operasi KPK. Ia pun mempertanyakan, apakah kader partai lain yang menjabat sebagai kepala daerah tidak melakukan hal yang sama. “Kami merasa jadi target,” paparnya. (tyo/lum/JPG)