CIREBON – Alokasi Rp500 juta untuk Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), belum memiliki detil anggaran. Bila seluruhnya digunakan untuk gaji pegawai non PNS, semestinya tambahan insentif bulanan yang diterima lebih dari Rp500 ribu. “Kita berharap sesuai UMK, dapat asuransi dan dilindungi secara ketenagakerjaan,” ujar salah seorang petugas pemadam kebakaran non PNS, kepada Radar, Minggu (24/9). Pegawai non PNS yang masuk dalam rekrutmen pertama itu mengaku, awalnya mendapat gaji Rp1,5 juta setiap bulannya. Entah mengapa, di pertengahan jalan gajinya berkurang sampai Rp250 ribu/bulan. Belakangan ia baru tahu, gajinya itu harus dibagi rata kepada anggota damkar non PNS yang masuk belakangan. Maklum saja, alokasi Rp650 juta untuk honor non PNS selama satu tahun itu tidak ditambah ketika ada rekrutmen gelombang kedua dan ketiga. Dari jumlah anggota yang tak sampai 200 orang di rekrutmen pertama, kemudian membengkak sampai 300 orang. Kendati demikian, ia tak mempersoalkan pembagian honor untuk sejawatnya karena sudah dianggap sebagai teman seperjuangan. Hanya yang disayangkan ialah tidak ditambahnya alokasi honor ketika ada tenaga tambahan yang masuk. “Harusnya kan honornya juga ditambah,” sesalnya. Dengan tambahan Rp500 juta di APBD Perubahan, ia meminta pemerintah memperjelas alokasinya. Jika Rp650 juta/tahun saja sudah menerima Rp250 ribu/bulan/anggota, maka dengan Rp500 juta untuk Oktober, November dan Desember, seharusnya besaran yang diterima lebih daro Rp500 ribu/bulan. “Kita sangat berharap banyak dengan tambahan anggaran itu. Bilangnya memang nanti di awal tahun, tapi kita bersyukur di APBD Perubahan ternyata sudah ada realisasinya. Tinggal jumlahnya yang harus disesuaikan,” tandas petugas yang keberatan diungkap identitasnya ini. Meski sudah memberi lampu hijau penambahan anggaran, Ketua DPRD, Edi Suripno MSi belum merinci peruntukannya. Tetapi diharapkan anggaran itu digunakan untuk peningkatan kesejahteraan petugas damkar non-pns yang jumlahnya mencapai lebih dari 200 orang. \"Sudah ada pembahasan dalam KUAPPAS untuk tambahan anggaran damkar,\" katanya. Edi mengatakan, Komisi II DPRD dalam waktu dekat akan mengundang dinas damkar mengenai pengajuan tambahan anggaran tersebut. Dalam pertemuan itu akan dibahas secara rinci penggunaan tambahan anggaran dan besaran gaji yang akan diterima setiap bulannya. Sementara terkait jumlah personel di dinas damkar, politisi PDIP itu meminta ada penyesuaian. Dalam pertemuan dengan komisi terkait, dewan juga akan meminta kajian mengenai kebutuhan personel ini. \"Kita harus lihat tingkat kapasitas dan beban kerja. Itu yang akan menilai adalah damkar dan kepagawaian mungkin akan ada analisa untuk itu ya,\" tuturnya. (myg)
Kategori :