Bupati Acep Terima Penghargaan Anubhawa Sasana Desa

KUNINGAN - Bupati H Acep Purnama SH MH menerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa dari Kementerian Hukum dan HAM. Pemberian Penghargaan, Peresmian Desa dan Kelurahan Sadar Hukum yang diserahkan Rabu (4/10) di Bandung, itu merupakan tonggak kerjasama bersejarah yang dilakukan Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Penghargaan ini semakin menambah daftar penghargaan yang diterima bupati. Kabag Humas Setda Kuningan, Wahyu Hidayah MSi menerangkan, penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan diserahkan oleh kepala BPHM atas nama Menteri Hukum dan HAM RI kepada gubernur Jawa Barat dan bupati/walikota. Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum kepada Gubernur Jawa Barat karena atas inovasinya, jasa-jasanya, dan komitmennya dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di desa dan kelurahan di Jawa Barat. Masih di acara yang sama, kata dia, penghargaan ini juga diserahkan secara simbolis kepada 25 desa/kelurahan wakil dari masing-masing kabupaten/kota di Jawa Barat. “Jumlah desa/kelurahan yang akan diberi penghargaan dan akan diresmikan sebanyak 235 desa/kelurahan sadar hukum. Dari sisi jumlah, peresmian ini tercatat dalam sejarah masih sebagai jumlah peresmian terbesar di Indonesia,” papar Wahyu. Dia menambahkan, kegiatan ini mendapat dukungan program serta anggaran yang besar dari Pemprov Jawa Barat. Setiap desa dan kelurahan penerima penghargaan, mendapat uang pembinaan sebesar Rp10 juta yang dikeluarkan dari APBD Pemprov Jawa Barat. “Penentuan desa/kelurahan Sadar Hukum didahului dengan Pembinaan kepada 1.500 desa/kelurahan yang berada di 25 kabupaten dan kota di Jawa Barat pada Tahun 2017 dengan melibatkan instansi terkait,” terang dia. Dari 5.319 desa dan 643 kelurahan di Jawa Barat, sambung Wahyu, yang telah ditetapkan sebagai desa/kelurahan sadar hukum sampai tahun 2016 mencapai 2.247. Rinciannya, 1.813 desa dan 434 kelurahan. Berdasarkan hasil penelitian tahun 2017, sudah ditetapkan kembali 235 desa/kelurahan sadar hukum yang terdiri dari 219 desa dan 19 kelurahan. Sehingga secara keseluruhan saat ini di Jawa Barat terdapat 2.482 desa/kelurahan sadar hukum atau 41,63 persen. Kemudian jumlah desa/kelurahan yang telah ditetapkan dan diresmikan sebagai desa/kelurahan sadar hukum merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. “Semua ini tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Pemkab Kuningan juga berterima kasih kepada semua komponen masyarakat sehingga bisa meraih penghargaan Anubhawa Sasana Desa,” pungkasnya. (ags)