Musda KNPI Kuningan Kental Nuansa Politik 2018

KUNINGAN – Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Kabupaten Kuningan yang bakal digelar pada Desember mendatang, disebut-sebut berpotensi ditunggangi kepentingan politik Pilkada 2018. Isu itu mencuat pasca munculnya kandidat yang cukup aktif di sejumlah parpol untuk maju di Musda KNPI mendatang. Terlebih kemunculan sejumlah nama-nama yang masuk dalam bursa kandidat ketua DPD KNPI itu berbarengan dengan majunya bakal calon bupati/wakil bupati yang diusung masing-masing partai tersebut. Tak pelak potensi suara di tubuh KNPI itu jadi daya tarik tersendiri bagi para calon bupati/wakil bupati yang berkepentingan di Musda KNPI Kuningan. Menurut Wakil Ketua MPI KNPI Kuningan Emup Muplihudin, kalau orang mengatakan bahwa semangat momentum 2018 tidak menunggangi proses politik KNPI di Desember nanti, adalah omong kosong. Kadarnya sedikit atau banyak pasti akan mempengaruhi proses politik di KNPI. “Nah sepanjang proses politik tidak berpengaruh secara signifikan, dan sepanjang proses politik KNPI ada pada fatsun dan rel yurudis KNPI, saya kira sah-sah saja, kan orang lahir itu dengan naluri dan syahwat politik, jadi sah-sah saja kalau nuansa politik 2018 masuk di proses politik Musda KNPI nanti,” tegas dia. Emup berpendapat, bahwa yang harus dihilangkan dalam pertarungan Musda KNPI nanti adalah sebutan bagi para calon ketua apakah itu berlatar-belakang politisi, pengusaha, maupun birokrat dan lainnya. Sebab yang paling penting, bagaimana sosok KNPI ke depan yang betul-betul akomodatif dan memiliki kompetensi, kapasitas, motivasi yang lurus untuk membangun KNPI. “KNPI itu beda dengan memimpin organisasi pemuda yang lainnya. KNPI itu betul-betul diisi oleh orang-orang yang heterogen, dan paling tidak butuh sosok yang bisa diterima oleh semua kalangan,” tandasnya. Sebab yang terpenting lanjut Emup, bagaimana membangun KNPI lebih baik lagi terlepas apakah calon itu dari kalangan pengusaha, birokrasi, maupun dari unsur politisi. Paling mendasar adalah, bagaimana proses politik KNPI nanti tidak terganggu secara signifikan dan tidak sampai mencerabut aturan-aturan main di KNPI. “KNPI itu butuh sosok yang memahami sejarah KNPI, sosok yang memahami spirit lahirnya KNPI, sosok yang memahami bagaimana masa depan KNPI dibawa lebih baik. Jadi KNPI tidak hanya sekadar simbol, KNPI hanya sekadar organisasi yang tanpa memberi manfaat,” tandasnya. Menurutnya, ada dua pola yang perlu dibangun dalam membangun sebuah organisasi yakni sistem dan person (orang). Sepanjang sistemnya dibangun dengan baik, disepakati berdasarkan asas musyawarah mufakat, sistem itu teguh berdiri maka siapapun orang yang ada didalamnya tidak akan menjadi potensi pengaruh terhadap sistem itu. “Maksudnya, latar belakang profesi atau partai apapun, saya kita tidak menjadi alasan untuk tetap tegaknya sistem yang dibangun berdasarkan forum-forum permusyawaratan di KNPI,” pungkasnya.(ags)