CIREBON - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon mencatat, lokasi rawan bencana di 40 kecamatan, terbagi menjadi empat zona. Setidaknya, puluhan desa yang dihantui bencana alam setiap tahunnya, seperti longsor, banjir dan puting beliung. Kepala BPBD Kabupaten Cirebon E Kusaeri mengatakan, bencana alam saat musim hujan tiba terbagi di empat zona, yakni wilayah timur, tengah, barat dan utara Kabupaten Cirebon. Namun, dari empat wilayah ini, yang kerap kali diterjang banjir di Wilayah Timur Cirebon (WTC). “Penyebab banjir yang terjadi lebih banyak karena pendangkalan sungai dan jebolnya tanggul penahan. Kondisi tersebut membuat air meluber hingga ke pemukiman penduduk,” ujar Kusaeri kepada Radar saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/10). Mantan Camat Kedawung itu mengungkapkan, wilayah rawan banjir ini seperti Desa Tawangsari dan Ambulu, Kecamatan Losari. Kemudian, Desa Ciuyah, Desa Ambit, Desa Gunungsari, dan Desa Mekarsari Kecamatan Waled (lebih lengkap baca grafis). “Untuk wilayah timur saja jumlah desa rawan banjir paling banyak. Sedangkan untuk Wilayah Utara Cirebon hanya di Desa Wanakaya, Desa Mertasinga, Desa Kalisapu, dan Desa Astana Kecamatan Gunungjati. Kemudian Desa Karangkendal, Desa Grogol, Kecamatan Kapetakan,” terangnya. Sementara wilayah rawan banjir di wilayah barat hanya di Desa Jagapura Kulon dan Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik. Jika ditotal, luas lahan yang rawan banjir lebih dari 4.412 hektare. Selain banjir, kata Kusaeri, terdapat sejumlah wilayah yang diketahui rawan bencana puting beliung. “Berdasarkan data yang dimiliki BPBD, puting beliung itu rawan terjadi di Kecamatan Kapetakan, Suranenggala, Gunungjati, Tegalgubug, Susukan, dan Kedawung,” paparnya. Lebih lanjut dia mengungkapkan, khusus untuk daerah rawan longsor seperti di Desa Sidawangi Kecamatan Sumber, Desa Cisaat, Desa Cipanas, Desa Girinata, Desa Kedongdong Kidul, dan Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang. Kemudian, Desa Cupang Kecamatan Gempol, Desa Gemulungtonggoh, Desa Gemulunglebak Kecamatan Greged, dan Desa Karangwuni Kecamatan Sedong. “Untuk mengantisipasi adanya korban jiwa, kita juga sudah memasang sejumlah papan peringatan di titik-titik rawan longsor. Setidaknya, luas daerah longsor dari beberapa desa itu kurang lebih 4.635 hektare,” katanya. Kusaeri menjelaskan, untuk menanggulangi terjadinya bencana banjir di desa-desa tersebut, kata Kusaeri, pihaknya sudah melakukan koordinasi baik dengan pihak desa maupun kecamatan setempat, Basarnas serta Dinas Sosial. Termasuk kesiapan anggaran ketika terjadi bencana. Namun, anggaran bencana ini masuk dalam dana cadangan atau dana tak terduga. Artinya, dana tersebut bisa dikeluarkan kapanpun ketika pemerintah daerah membutuhkan. “Kami siap untuk mengajukan anggaran, baik ke pemerintah daerah maupun ke provinsi ketika terjadi bencana alam,” ucapnya. Disinggung dalam mengatasi bencana, BPBD mempunyai berapa alat penyelamat, Kusaeri mengaku, karena SKPD terbilang masih baru, maka sarana dan prasarana ketika terjadi bencana alam masih belum memadai. Hal itu yang menjadi kendala tersendiri bagi BPBD dalam menangani terjadinya bencana. “Tapi Alhamdulillah, belum lama ini kita dapat bantuan perahu karet dari Badan Nasional Penanggulangan Bancana,” imbuhnya didampingi Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cirebon, Eman Sulaeman. Sebelumnya, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Cirebon, Ir Iwan Rizki mengklaim, pihaknya melakukan antisipasi banjir dengan pencegahan pendangkalan sungai di wilayah Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini, Dinas PUPR melakukan kegiatan normalisasi saluran sungai di beberapa muara sungai. \"Bukan hanya rutin, tapi ini sudah menjadi program kegiatan pengerukan normalisasi sungai. Apalagi menghadapi musim penghujan. Hanya saja, ada beberapa kendala yang masih kami hadapi, yakni terkait kewenangan, terbatasnya anggaran dan juga kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga sungai (lingkungan),\" ungkapnya. (sam)
Kategori :