Pemkab Klaim Angka Kemiskinan di Kuningan Turun

KUNINGAN - Pemkab Kuningan menargetkan pembangunan pada tahun ini tetap memprioritaskan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) bidang pendidikan, kesehatan maupun peningkatan daya beli. Target yang ingin dicapai ini sesuai dengan visi Kuningan Mandiri, Agamis, Sejahtera. Tak heran jika peningkatan IPM terus digenjot oleh pemerintah. Agar target itu bisa terpantau, Wakil Bupati Dede Sembada menyampaikannya di acara Focus Group Disdcussion (FGD) yang dihelat di ruang Linggarjati, Setda Kabupaten Kuningan, Kamis (2/10). Menurut wabup yang akan maju kembali di Pilkada 2018, kondisi IPM Kabupaten Kuningan kini menempati posisi angka indeks pembangunan manusia 74,34 poin. Kemudian indeks pendidikan mencapai 85,50 poin, indeks kesehatan 79,37 poin, dan indeks daya beli 59,66 poin. Selain itu, program program yang berkaitan dengan sosial, pertanian, pemberdayaan masyarakat dan desa, pekeriaan umum, ketenagakeriaan, lingkungan hidup, KUKM, maupun industri perdagangan tetap meniadi prioritas pemerintah. Dalam kesempatan itu, wabup memuji kerja keras instansi terkait dalam upaya meningkatkan IPM serta bidang lainnya. “Ini upaya dalam rangka pemantapan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2018. Kebijakan ini kami sinergikan dengan prioritas pembangunan di Provinsi Jawa Barat maupun nasional. Sehingga, program dan kegiatan yang diarahkan, diharapkan benar-benar dapat memberikan dampak kepada peningkatan keseiahteraan masyarakat di segala bidang,” paparnya. Untuk angka kemiskinan sendiri, diklaim wabup mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Dari angka 13,97 persen tahun 2015 turun menjadi 13,59 persen pada tahun 2016. Penurunan ini cukup signifikan berkat program-program yang digulirkan pemerintah. “Kemiskinan meupakan suatu kondisi ketika seseorang tidak memiliki sumber daya dan pendapatan. Kekurangan bahan dasar seperti makanan bergizi, pakaian, rumah, air bersih serta akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pemerintah terus membuat program untuk mengatasinya,” ujarnya. Dia juga menyampaikan beberapa pesan, khususnya kepala SKPD DPMD, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas UKM dan Koperasi, serta SKPD lainnya agar membuat kegiatan yag sasarannya khusus ditujukan untuk keluarga miskin. “Program penangguangan kemiskinan terus dilakukan. Misalnya dengan upaya-upaya perbaikan investasi daerah, pemberdayaan masyarakat tidak mampu, pembukaan lapangan pekerjaan serta pemberian bantuan sosial kepada warga miskin yang tidak produktif,” katanya. (ags)