CIREBON - Kekurangan sekitar 13.100 PNS di Kabupaten Cirebon, diakui Bupati Dr H Sunjaya Purwadisastra MM MSi, sangat memberatkan. Terutama minimnya tenaga pendidikan. Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah pusat untuk menyetop moratorium PNS, terutama guru, khususnya untuk Kabupaten Cirebon. Sunjaya sangat berharap, dengan melihat kondisi kebutuhan PNS di Kabupaten Cirebon yang sangat kurang, bisa membuka mata pemerintah pusat untuk bisa membuka alias menyetop moratorium PNS khusus bagi Kabupaten Cirebon. “Kebutuhan PNS guru di Kabupaten Cirebon sangat dibutuhkan. Harapan kami, ini juga dilihat secara obyektif oleh pemerintah pusat,” ujarnya kepada Radar. Purnawirawan TNI AD ini mengakui, beban APBD untuk belanja pegawai di Kabupaten Cirebon lebih dari 50 persen. Jika mengikuti regulasi pemerintah pusat, tentu saja sangat menyulitkan Pemkab Cirebon untuk merekrut PNS. Pria berpangkat akhir kolonel ini menyampaikan, kekurangan PNS di lingkungan Pemkab Cirebon karena sudah bertahun-tahun tidak melakukan perekrutan PNS. Padahal, setiap tahunnya dipastikan ratusan PNS lainnya pensiun. “Karena ada moratorium, maka kita mengangkat PNS-pun tidak bisa,” ucapnya. Pihaknya menyadari, saat ini sangat sulit untuk bisa merekrut PNS, karena semua regulasi perekrutan dikendalikan pemerintah pusat. Berbeda dengan dulu, yang semuanya diserahkan kepada kabupaten dan kota. “Seyogyanya kebutuhan itu ada di kabupaten kota. Regulasinya dulu itu ke pemerintah daerah, tapi sekarang ditarik lagi ke pemerintah pusat. Sehingga kita sebagai bawahan mengacu kepada pusat, apapun keputusannya sebagai bupati harus loyal kepada pemerintah pusat,” tuturnya. Bahkan yang paling terberat menurut Sunjaya, belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Cirebon yang masih melebihi 50 persen. Oleh karena itu, ke depan, pihaknya akan segera menekan belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Cirebon mendatang, agar bisa kurang dari 50 persen. Terpisah, Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto mengatakan, kebutuhan PNS di Kabupaten Cirebon sudah sangat mendesak. “Kita lihat di berbagai sekolah khususnya SD. Dalam satu sekolah itu bisa dihitung hanya beberapa guru yang PNS, sisanya honorer semua,” bebernya. Bahkan ada banyak UPT di lingkungan Pemkab Cirebon yang sangat membutuhkan PNS. “Saya lihat ada di beberapa UPT, tapi saya lupa UPT mana itu. Satu UPT hanya diisi kepala UPT seorang PNS, dan satu orang honorer. Sehingga satu UPT hanya diisi dua orang,” pungkasnya. (den)
Kategori :