INDRAMAYU – Komisioner KPU Jawa Barat, Endun Abdul Haq meminta kepada KPU Kabupaten/Kota agar berhati-hati dalam mengelola anggaran Pilgub Jabar 2017. Pasalnya dengan anggaran yang besar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus memantau dan mengawasi. “Anggaran untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018 mencapai Rp1,14 triliun. Dari jumlah tersebut sebanyak Rp800 miliar untuk 27 kabupaten/kota se-Jawa barat. Jadi kami berharap kepada seluruh KPU kabupaten/kota agar menggunakan anggaran tersebut secara bijak sesuai aturan. Dengan demikian anggaran bisa dipertanggungjawabkan dengan baik,” tandas Endun, saat berkunjung ke Indramayu. Kendati demikian, Endun mengaku sudah melakukan langkah antisipasi terkait pengelolaan anggaran pilgub, agar tidak terjadi kesalahan maupun kekeliruan. Bahkan penyusunan anggaran telah dilakukan secara detail, dengan mengundang pihak terkait termasuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Selain itu, kami juga sudah melakukan MoU dengan BPK, BPKP, dan kejati Jawa Barat,” tandasnya. Ditambahkan, dalam penyusunan anggaran Pilgub Jabar 2018 telah dilakukan dengan prinsip anggaran efisien. Jadi anggaran Pilgub Jabar 2018 terbilang sangat efisien dibandingkan daerah lain. Dikatakan dengan anggaran Rp1,14 triliun dan jumlah pemilih di Jawa Barat 32 juta, maka anggaran per pemilih hanya Rp35.000 (tigapuluh lima ribu rupiah). “Jadi kita memang telah berupaya agar anggaran bisa se-efisien mungkin. Ini berbeda jauh dengan anggaran Pilgub di Papua dimana untuk per pemilih mencapai Rp1 juta,” tanadasnya. (oet)
Kategori :