CIREBON-Dugaan penyalahgunaan dana Jamkesmas RSUD Waled dikabarkan masuk penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebelum ditangani Inspektorat Kabupaten Cirebon. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Supirman SH menyambut baik temuan dugaan kasus korupsi RSUD Waled yang kini sedang ditangani Inspektorat. Menurutnya, temuan ini sangat luar biasa dan harus diselesaikan sampai tuntas. Sebab, dana jamkesmas itu diperuntukkan untuk pelayanan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. \"Kasus di RSUD Waled harus menjadi perhatian kita semua. Harus diusut tuntas. Pemerintah daerah harus mengkaji atau mengevaluasi ulang kaitan dengan sistem penggajian di RSUD Waled yang diatur dalam perbup. Sebab, gaji pegawai dan jajarannya di sana cukup mencengangkan. Apalagi seorang direktur, gajinya sekitar Rp100 juta per bulan,\" ujar Supirman kepada Radar. Artinya, kata pria yang akrab disapa Tong Eng itu, gaji di sana mengalahkan semua pegawai di Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, atas temuan di RSUD Waled, pihaknya akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Inspektorat. Dalam RDP nanti, pihaknya akan memberikan masukan kepada Inspektorat kaitan dengan tagihan-tagihan (klaim-klaim, red) seperti Jamkesmas, Jamkesda, maupun BPJS. \"Misalkan RSUD mengajukan klaim 5.000 pasien, tapi yang dikeluarkan bisa jadi hanya 4.000 pasien. Lah, yang 1.000-nya ini bisa ditumpuk-tumpuk,\" jelasnya. Selain temuan kasus Jamkesmas, lanjut Tong Eng, pembangunan di RSUD Waled juga tidak sesuai RAB. Padahal, di dalam Permenkes bahwa bangunan untuk RS harus diperhatikan. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa Inspektorat yang sudah masuk ke temuan kasus dugaan korupsi, bab lainnya pun harus ikut dikaji. Disinggung apakah kasus ini tidak menutup kemungkinan ditangani kejaksaan atau lembaga lainnya, Tong Eng menyampaikan, pihaknya justru telah mendengar kasus dugaan korupsi Jamkesmas itu sudah masuk ke KPK. Bahkan, KPK tengah fokus terhadap kasus tersebut. Oleh karenanya, dia mengaku heran saat Inspektorat punya temuan itu. Apakah itu temuan Inspektorat atau laporan dari KPK. \"Tapi, tiba-tiba kasus ini ditangani Inspektorat. Mungkin ketika ditangani Inspektorat lebih mengena,\" pungkasnya. (sam)
Kategori :