KUNINGAN-Jumlah warga miskin di Kabupaten Kuningan terus mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir ini. Banyak faktor yang membuat jumlah masyarakat yang masuk dalam kategori miskin terus berkurang. Antara lain dari banyaknya program dari pemerintah, mobilitas tenaga kerja yang tinggi, kemudian juga banyaknya warga dari luar kota yang masuk ke Kuningan, serta adanya alokasi anggaran desa (ADD) sehingga sedikit banyak berdampak terhadap pembangunan di desanya masing-masing. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Kuningan angkanya terus berkurang setiap tahunnya. Di tahun 2015, jumlah warga miskin mencapai 13,97 persen dan mengalami penurunan setahun berikutnya. Untuk tahun 2016 lalu turun sebanyak 0,20 persen menjadi 13,59 persen. Dan tahun ini diperkirakan berkurang lagi karena BPS masih melakukan survei serta penghitungan. Kepala BPS Kabupaten Kuningan Ono Margiono SSi MSi melalui Kasi Statistik Sosial Ujang Mauludin SSP MSi membenarkan menurunnya jumlah warga miskin di Kabupaten Kuningan dalam dua tahun terakhir ini. Ada beberapa faktor yang membuat jumlah warga miskin berkurang. “Ini cukup menggembirakan di mana angka kemiskinan mengalami penurunan di tahun 2015 dan 2016, meski angka penurunannya nol sekian persen. Untuk tahun 2017, kami masih melakukan penghitungan,” ujar Ujang. Bukan hanya Kabupaten Kuningan saja yang angka warga miskinnya mengalami penurunan, namun juga di Provinsi Jawa Barat. Dari data yang ada di setiap BPS, secara umum di Jawa Barat, kata dia, warga miskin juga terus berkurang jumlahnya. Seperti di Kabupaten Sumedang, Purwakarta, Karawang, Kota Bandung, Kota Bogor, dan Kota Tasik. “Daerah yang angka kemiskinannya stagnan yakni Kota Depok, dan yang naik adalah Kota Banjar. Mungkin untuk Kota Banjar ada pengaruh dari sektor lainnya sehingga jumlah warga miskinnya naik untuk tahun lalu,” terang dia. Sayangnya, meski angka kemiskinan berkurang namun angka pengangguran meningkat. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor. Antara lain musim kemarau yang berimbas terhadap menurunnya produktivitas hasil pertanian, pertumbuhan ekonomi yang lesu, banyaknya pemutusan hubungan kerja, dan juga penyusutan lahan irigasi atau pertanian serta ladang akibat perubahan fungsi. “Alih fungsi lahan berimbas terhadap berkurangnya area pertanian dan melahirkan pengangguran. Banyak lahan pertanian yang akhirnya berubah fungsi, sedangkan pemilik yang kehilangan lahannya tidak memiliki pekerjaan lainnya. Ya dampaknya menjadi pengangguran,” beber dia. Ujang merinci sistem pekerjaan (berdagangan, red) aplusan bagi sebagian masyarakat Kuningan, dan ini berdampak terhadap meningkatnya angka pengangguran. Sebab saat BPS melakukan survei, warga yang menggunakan sistem aplusan dalam bekerja kebetulan ada di rumah. “Selama berada di rumah, mereka tidak memiliki pekerjaan lainnya. Alhasil mereka tidak bekerja karena menunggu rekannya pulang. Nah, sistem pekerjan aplusan yang selama ini dianut oleh masyarakat Kuningan ini juga menjadi faktor adanya pengangguran,” papar Ujang. Penyumbang lain meningkatnya angka pengangguran, sambung dia, adalah banyaknya usaha kecil menengah (UKM) yang gulung tikar. Padahal UKM ini banyak merekrut tenaga kerja di sekitarnya. Namun karena kekurangan modal. ketatnya persaingan usaha, dan faktor lainnya, membuat banyak UKM akhirnya terpaksa menutup usahanya. “Dan ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Kuningan saja melainkan juga di daerah lainnya. Kelesuan pertumbungan ekonomi menjadi salah satu penyebab meningkatnya pengangguran,” katanya. Soal menurunnya jumlah warga miskin, diakui oleh Wabup Dede Sembada. Wabup juga menyampaikan beberapa pesan khususnya kepala DPMD, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas UKM dan Koperasi serta SKPD lainnya agar membuat kegiatan yag sasarannya khusus ditujukkan untuk keluarga miskin. “Semua SKP terkait harus saling sinergis dalam mengentaskan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan harus menitikberatkan kepada upaya-upaya perbaikan investasi daerah, pemberayaan masyarakat tidak mampu, pembukaan lapangan pekerjaan serta pemberian bantuan sosial kepada warga miskin yang tidak produktif,” saran wabup. (ags)
Kategori :