CIREBON - Kepala Disdik Kota Cirebon Drs Jaja Sulaeman MPd menjelaskan saat ini pemerintah memiliki perhatian yang lebih serius untuk mengembangkan pendidikan anak usia dini. Meskipun dari sisi sarana prasarana dan juga alokasi anggaran, pendidikan anak usia dini tidak sebanding dengan alokasi anggaran di jenjang SD, SMP, dan SMA. Menurut Jaja, pendidikan anak usia dini sejak tahun 2004 mendapat perhatian yang cukup serius dari pemerintah pusat. Hal itu dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang waktu itu untuk anak-anak usia dini, 0-6 tahun mulai meningkat. Terutama warga saat itu, ada kesan hanya warga yang mampu secara ekonomi yang menyekolahkan ke taman kanak-kanak. Sehingga yang tidak mampu ini jumlahnya banyak, waktu itu kurang lebih hanya 30 persen yang mengikuti kegiatan sekolah di TK. Tahun ini pemerintah pusat menginstruksikan kepada semua daerah kabupaten/kota untuk mendirikan PAUD-PAUD di seluruh kelurahan, bahkan sampai RW. Gerakan ini mulai dilakukan sejak 2004. Sehingga mulai saat itu, termasuk juga Kota Cirebon, menjamur PAUD-PAUD dengan kondisi apa adanya. Ada yang menggunakan Baperkam, menumpang ke sekolah, dan juga ruang yang bisa dimanfaatkan untuk belajar. Jaja sependapat, bahwa sektor pendidikan anak usia dini perlu dikuatkan secara lebih profesional. Pasalnya, hal ini apabila melihat latar belakangnya usia 0-6 tahun itu termasuk masa-masa usia keemasan. Perkembangan kemampuan anak di bidang intelektual terutama otak, sedang masa dalam perkembangan. Karena usia-usia itu pertumbuhan anak dari sisi pertumbuhan otak menurut penelitian, masa yang penting untuk dikembangkan. “Begitu banyak yang tidak masuk ke sekolah-sekolah PAUD, sehingga kita juga mendorong berdirinya PAUD. Alhamdulilah Kota Cirebon termasuk yang cukup banyak berdirinya PAUD karena memang setelah dibuka peminatnya banyak yang ikut,” jelas Jaja. PAUD sendiri terdiri dari beberapa lembaga. Seperti Tempat Penitipan Anak (TPA), PAUD Kelompok Bermain (Kober), dan Taman Kanak-Kanak hingga Raudhatul Athfal (RA). “Anak usia dini ini menentukan ke depan. Ketika salah asuh, tentu saja akan berdampak saat dia besar nanti. Karena usia itu sangat peka, dan penelitian sekarang itu perlu juga pendidikan sejak dalam kandungan,” jelas Jaja. Kaitan PAUD yang sudah berdiri, pemerintah sebenarnya sudah mengulirkan bantuan termasuk dalam pemberian honor untuk tenaga pengajar dan pengausuh di PAUD. Total setiap tahun kurang lebih Rp1,2 miliar dari APBD Kota Cirebon untuk guru PAUD. “Kita juga menggulirkan dana BOP dua tahun terakhir, besarannya sampai Rp4,7 miliar. Ini merupakan stimulan dengan swadaya dibantu pemerintah dengan segala keterbatasan diharapkan bisa dioptimalkan oleh sekolah,” jelasnya. Hanya saja, dari sisi regulasi keberadaan PAUD ini masih belum menunjang wajib belajar sembilan tahun. PAUD, kata Jaja, tidak termasuk klasifikasi wajib belajar. Akan tetapi bisa saja mungkin ke depan ada wacana wajib PAUD bisa dilakukan. Karena PAUD ini, tidak termasuk dalam pendidikan berjenjang. Sehingga PAUD ini tidak diwajibkan sebagai syarat masuk SD. Di Kota Cirebon sendiri saat ini ada sekitar 86 TK, dan 115 PAUD Kober dan TPA. Jumlahnya hampir 200 lembaga. “Kita hanya punya satu TK Negeri. Kita berharap ada TK negeri negeri lain di tiap kecamatan,” harapnya. (jml)
Kategori :