CIREBON – Potensi pajak di Kabupaten Cirebon tergolong bagus. Bahkan, realiasasi pajak tahun 2017 lebih dari 100 persen. Sayangnya, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon mengendus terjadi manipulasi penyetoran pajak mineral bukan logam dan batuan (minerba) yang dilakukan para wajib pajak (WP) ke pemerintah daerah. Ketua II DPRD, R Cakra Suseno SH mengatakan, pemerintah saat ini justru bangga ketika pajak dari galian yang masuk hanya Rp1,5 miliar. Menurutnya, nilai Rp1,5 miliar itu berdasarkan hitungan urugan, yakni hanya 1,2 juta kubik per tahunnya. Tapi, fakta di lapangan, kebutuhan urugan dari galian untuk pembangunan PLTU II butuh jutaan kubik. Sebab, ketinggian urugan pembangunan PLTU II itu mencapai 13 meter. “Jika pendapatan Rp1,5 miliar, maka hanya 1,2 juta kubik tanah urugannya. Angka tersebut mengacu pada peraturan daerah. Sementara, kita tahu, untuk kebutuhan PLTU saja jumlahnya juta urugan,” jelas Cakra kepada Radar Cirebon usai rapat kerja evaluasi perizinan dan perpajakan di Kabupaten Cirebon, Senin (11/12). Artinya, kata Cakra, jika kebutuhan PLTU II saja sampai 2 juta kubik, lantas urugan yang untuk selain PLTU itu kemana? Sementara, pihaknya mendengar, dalam sehari ada perusahaan tambang yang mengeluarkan 400 rit. “Kalau dibuat rata-rata, 200 rit sehari saja sudah berapa?” paparnya. Cakra menyampaikan, kelemahan pemerintah daerah dalam pelaporan pajak ini karena hanya menerima data dari WP. Jadi, daerah tidak tahu secara pasti dan akurat berapa urugan yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tambang. Sebab, pelaporan pajak menggunakan sistem assesment. Maka, lanjutnya, untuk menghindari manipulasi data untuk penyetoran pajak, maka harus ada petugas yang ikut memantau. Tujuannya untuk memastikan berapa kuota yang keluar. Menurut dia, alasan DPRD sangat menyoroti pajak ini, mengingat, lokasi bekas lahan pertambangan tidak dapat diperbaharui untuk minerba. “Dampak tentu terhadap lingkungan,” tandasnya. Selain itu, tambah Cakra, pihaknya meminta dinas terkait untuk bisa memanfaatkan momen pilkada. Sebab, banyak sekali iklan, baik calon kandidat maupun milik perusahaan yang belum dikenai pajak. “Di pinggir jalan, saya lihat banyak sekali, itu potensi dan harus bisa digali juga,” pungkasnya. (sam)
Kategori :