KEJAKSAN – Draf tunjangan penghasilan pegawai (TPP) disembunyikan. Setelah pengakuan tuntasnya pembahasan revisi oleh tim perumus, tak ada kejelasan mengenai rancangan ”hajat” penghasilan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Cirebon. Dari informasi yang dihimpun Radar dari sejumlah narasumber, diketahui ternyata draf itu sebetulnya sudah ada. Bahkan nilainya pun sudah muncul. Yang bikin kecewa, kenaikannya tak signifikan. “Pak wali inginnya proporsinonal dan berkeadilan. Tapi kalau lihat draf yang baru, itu tidak ada keadilan dan proporsional,” tegas salah seorang ASN eselon IV yang enggan diungkap identitasnya, kepada Radar Cirebon, Rabu (13/12). Dia menyebutkan, revisi itu nyaris tidak berarti. Untuk tingkatan di atas eselon III, angkanya hampir tidak ada pergeseran. Kalaupun ada kenaikan, sifatnay tidak signifikan. Da menicontohkan, revisi terhadap besaran TPP hanya berlaku untuk eselon IV dan staf. “Eselon II A, II B dan III A dan III B tidak ada revisi dan tetap di angka awal saat sosialisasi,” katanya. Para pejabat eselon IV dan staf dibuat geleng-geleng kepala. Keadilan dan proporsional yang dimaksud ternyata dihargai dengan nominal Rp200 ribu. Kenaikan tersebut tidak mencerminkan penghargaan atas beban kerja dan tanggung jawab yang harus ditanggung. “Buat kita, kalau naik Rp200 ribu itu rata ya nggak apa-apa. Kalau yang lain naik berjuta-juta kitanya yang Rp200 ribu, itu namanya tidak adil. Ini bukan soal nilai Rp200 ribunya. Tapi selisihnya terlalu jauh,” katanya. Dia bahkan balik mengkritik pimpinannya. Saat urusan penghasilan, pimpinan menganggap tanggung jawab mereka besar. Justru saat ada masalah, mereka lari dari tanggung jawab. Lebih tepatnya sembunyi. Kalau sudah begitu, bawahan dan staf yang disuruh menghadapi. “Itu namanya cuci tangan,” sebutnya. Di lain pihak, Tim Perumus TPP, Arif Kurniawan mengaku sudah selesai melakukan revisi besaran TPP. Hasil revisi itu sudah diserahkan ke sekretaris daerah untuk kemudian dilaporkan kepada walikota dan dibuat menjadi surat keputusan. “Sudah. Mungkin beliau belum sempat mempelajari karena sibuk persiapan Hari Nusantara,” kata Arif. Sekretaris Daerah, Asep Dedi sendiri mengaku belum menerima revisi yang dimaksud sampai Selasa (12/12). Sementara Walikota Nasrudin Azis berharap bisa menuntaskan masalah TPP ini setelah peringatan Hari Nusantara tuntas. “Saya minta laporannya nanti,” katanya. Meski belum mendapat rincian revisi yang dimaksud, Azis berharap draf itu berdasar pada keadilan dan proporsional. Sebab, TPP ini kaitannya dengan keuangan daerah dan golongan kepegawaian. “Nominalnya sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kalau kenaikannya ya proporsional sesuai eselon, golongan. Tapi harus berkeadilan,” tegasnya. (abd)
Kategori :