Nyoba Guiding Line, Guru SLB Sesalkan Garis Bantu Tak Berfungsi

Rabu 17-01-2018,09:35 WIB
Reporter : Dian Arief Setiawan
Editor : Dian Arief Setiawan

CIREBON - Dra Noneng Haryati dibuat bingung ketika melintasi trotoar jalan di Jalan Cipto Mangunkusumo. Pengajar di SLBN Budi Utomo Kota Cirebon itu melihat banyak guiding line yang justru mengarahkan pada utilitas trotoar. “Saya nggak bisa membayangkan, kalau anak didik saya yang melewati trotoar di situ. Bagaimana nasibnya nanti? Itu mentok,” ujar Noneng, kepada Radar, Selasa (16/1). Ia mengapresiasi pemerintah yang mau memberi perhatian kepada penyandang disabilitas. Tapi sangat disayangkan ketika garis bantu dibuat tidak sesuai dengan fungsinya. Pekerjaan seperti ini selain menyesatkan penggunanya, juga mubazir. Terlebih menyangkut keselamatan masyarakat, dalam hal ini kaum disabilitas penyandang tuna netra. \"Sayang banget sama biaya yang sudah dikeluarkan untuk pembuatan guiding line-nya itu,\" ujarnya. Dari hasil percobaannya menggunakan guiding line di beberapa tempat ternyata terputus. Ada yang menabrak tiang, pot, ada juga pos polisi. Yang tidak kalah disesalkan ialah minimnya masyarakat mengetahui fungsi alat bantu itu. Termasuk pedagang kaki lima yang dengan cueknya memasang gerobak tepat di atas garis kuning tersebut. \"Ya harusnya ada sosialisasi ke sekolah-sekolah, bukan hanya ke SLB saja. Jadi kan masyarakat juga tahu apa itu guiding line, untuk apa fungsinya, dan kenapa bentuknya seperti itu. Agar nanti ketika sudah jadi, masyarakat umum pun bisa memahami kehadirannya,\" jelasnya. Sebagai guru di sekolah luar biasa yang biasa bertemu dengan murid-murid istimewa, hadirnya guiding line diapresiasi Noneng. Artinya, pemerintah mulai sadar akan keadilan bagi seluruh masyarakat untuk dapat menikmati salah satu fasilitas umum seperti trotoar jalan itu. Di lain pihak Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) belum memberikan kepastian terkait permintaan adanya revisi guiding line. Proyek trotoar Jl Cipto Mangunkusumo yang dikerjakan sejak akhir tahun ditargetkan rampung 20 Januari.  Sekretaris DPUPR, Ir Yudi Wahono DESS tak merespons pertanyaan wartawan koran ini. (myg)

Tags :
Kategori :

Terkait