Stok Beras Bulog Mencukupi, Muhidin: Tak Ada Alasan Impor

CIREBON - Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon menduga ada ketidakberesan dalam pendistribusian beras. Sehingga, menyebabkan melonjaknya harga beras di berbagai pasar tradisional di Kabupaten Cirebon. Padahal, stok beras untuk Kabupaten Cirebon sudah sangat mencukupi hingga Maret mendatang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon, Muhidin kepada Radar mengatakan, pihaknya merasa sangat heran dengan harga beras di Kabupaten Cirebon yang melonjak tinggi. Pihaknya juga sudah koordinasi dengan Bulog dan menyatakan stok masih aman. “Stok beras Bulog sangat mencukupi untuk Kabupaten Cirebon, bahkan hingga Maret mendatang. Belum lagi, minggu kemarin di Jamblang para petani sudah mulai panen. Lah kok ini harga beras malah naik tinggi, ini ada apa? Tak ada alasan untuk impor beras,” ujarnya, Kamis (18/1). Pihaknya menduga, ada ketidakberesan dalam distribusi penyaluran beras ke pasar. Saat ini, pihaknya bersama Tim Satgas Pangan yang dikoordinir Polres Cirebon tengah menyelidiki kenaikan harga beras di Kabupaten Cirebon. “Satgas pangan yang mana kami sebagai anggotanya, tengah mencari penyebab dan menyelidiki melonjaknya harga beras. Karena kenaikan ini sangat tidak rasional,” bebernya. Sembari mencari permasalahan melonjaknya harga beras, pihaknya juga bersama Disperindag dan Bulog tengah melakukan operasi pasar. Sejak Selasa lalu (16/1), sudah dilakukan operasi pasar. Harapannya, operasi pasar ini akan bisa membuat harga beras bisa normal kembali. Selain itu, pihaknya juga telah mempersiapkan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mengantisipasi dampak terburuk. “Kami sudah siapkan cadangan pangan pemerintah berupa 126 ton gabah,” jelasnya. Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon R Cakra Suseno SH mengatakan, sebetulnya kenaikan harga beras di pasaran merupakan permainan para tengkulak atau cukong, yang saat petani panen, harganya diturunkan. Dalam posisi ini, petani selalu dirugikan. Kondisi itu pun terjadi juga terhadap komoditi lainnya seperti tebu, bawang, serta tanaman lainnya. “Seharusnya dalam menstabilkan harga beras itu tidak perlu ada impor, karena negara kita negara agraris yang sangat luas. Tugas pemerintah itu harus memberikan perlindungan terhadap para petani,” tutur Cakra. Oleh karena itu, pihaknya tidak memungkiri ketika harga beras yang layak dikonsumsi masyarakat terus mengalami peningkatan harga. Meski demikian, pihaknya tetap meminta eksekutif bersama Bulog melakukan pengendalian harga beras di pasaran. “Di samping itu, Dinas Pertanian serta Dinas Ketahanan Pangan punya tugas bagaimana berjuang untuk mewujudkan swasembada pangan di daerah-daerah rawan pangan. Jangan sampai, negara agraris seperti kita, masyarakatnya makan dari beras-beras impor,” terangnya. (den)