Menteri PPPA: Masalah di Papua Karena Budaya dan Kebiasaan

JAKARTA - Pemerintah menggelar rapat konsultasi tanggap darurat terkait Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak dan Gizi Buruk di Asmat, Papua. Rapat dihadiri sejumlah menteri, antara lain Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri PPPA Yohana Susana Yembise dan Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar. Rapat digelar di ruang Pansus B, Gedung Nusantara II, DPR . Hadir pula pimpinan DPR, ketua Komisi VIII, komisi IX dan komisi X. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengatakan bahwa DPR ingin meminta penjelasan dari pemerintah terkait penanganan yang telah dilakukan terhadap KLB yang terjadi di Asmat. \"Kami mengapresiasi tanggap darurat dan ingin mengetahui bagaimana gambar yang lebih besar, apa yang terjadi  dan adakah persoalan kultur, persoalan lapangan yang susah dijelaskan, agar kita bisa memetakan dan tergambar,\" ungkapnya. Menteri Sosial, Idrus Marham, menjelaskan kondisi umum di Asmat yang sangat susah ditempuh dan dijangkau. Banyak faktor yang mempengaruhi timbulnya kejadian luar biasa di Asmat. \"Kita perlu melakukan langkah strategis untuk menyelesaikan kejadian yang luar biasa. Pembuatan tim terpadu dan program-program  yang sudah ada disiapkan, agar penyelesaian terus berkesinambungan. Karena penyelesaian bukan hanya saat kejadian, tapi pembangunan, pendampingan dan pengelolaan secara menyeluruh akan dilakukan melalui kerja kordinasi integratif dari  semua kementerian terkait,\" katanya. Idrus menambahkan, kondisi KLB di Asmat disebabkan berbagai macam faktor, mulai cara hidup mereka seperti  makanan yang rendah gizi, hingga kesediaan masyarakat untuk mengikuti program kesehatan yang disediakan pemerintah, seperti imunisasi dan vaksin. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, mengatakan bahwa kejadian luar biasa campak dan gizi buruk di Asmat, adalah akumulasi dari masalah kesehatan yang terjadi di Asmat. Yohana mengatakan,  pilar perempuan dan anak menjadi hal yang penting dalam menangani kejadian di Papua. Sebab, korban yang meninggal kebanyakan dari  perempuan dan anak. Maka dari itu, Yohana memfokuskan penanganannya pun secara khusus. Selain itu, kata Yohana, faktor budaya juga jadi salah satu masalah di Papua.  Misalnya soal pendidikan, kesehatan dan tumbuh kembang anak. \"Kita ingin mendorong pemerintah daerah, agar mendahulukan kepentingan perempuan dan anak,\" ujar Mama Yambise, panggilan akrabnya. Menteri asal Papua ini mengatakan,  penanganan khusus  itu harus dilakukan berkoordinasi dengan daerah melalui dewan adat, sehingga pananganannya dapat menyentuh langsung ke kelompok adat Asmat. \"Masalah yang timbul di Asmat ini, sepeti kesehatan dan gizi buruk, berasal dari kebiasaan masyarakatnya. Karena itu diperlukan kajian yang komprehensif, dan secara besar. Banyak faktor yang harus dikaji, untuk menanggulanginya,\" katanya. Salah satunya, kata Yohana, adalah program pemberdayaan perempuan. Pihaknya akan memberikan pelatihan sederhana. Seperti, bagaimana caranya agar perempuan Asmat bisa memasak yang baik dan sehat untuk anaknya, dan bisa mencuci pakaian serta mencuci tangan agar kehidupan keluarganya sehat. \"Selain itu, perlu juga peran laki-laki untuk melindungi perempuan dan anak. Di Papua, banyak perkawinan anak terjadi. Mereka belum siap secara reproduksi, akhirnya memiliki anak di usia muda,\" katanya. Sementara itu ketua komisi IX, Dede Yusuf, mengungkapkan bahwa masalah di Asmat hanya beberapa contoh dari beberapa suku di daerah terpencil Indonesia. Faktor kearifan lokal harus bisa diajak kerjasama, dengan membentuk koloni baru, melalui pembangunan yang merata. Dede juga memaparkan, harus dilakukan peralihan edukasi kebudayaan tanpa menghilangkan kearifan lokal, karena Asmat menjadi destinasi wisatawan luar negeri. (Zain)