Pelantikan Presiden Chavez Ditunda

Pemerintah-Oposisi Beda Sikap perihal Konstitusi Venezuela CARACAS – Presiden Venezuela Hugo Chavez (58) tak bisa menikmati perpanjangan masa jabatan sesuai jadwal. Tokoh yang memenangi pemilihan presiden (pilpres) pada Oktober 2012 tersebut seharusnya dilantik kembali 10 Januari nanti untuk masa jabatan periode 2013-2019. Karena kondisi kesehatan Chavez belum stabil, parlemen Venezuela mengadakan rapat darurat. Agendanya adalah membahas rencana pelantikan Chavez yang dijadwalkan pada Kamis depan (10/1). Tetapi, pemerintah Venezuela menyatakan bahwa pengambilan sumpah terhadap Chavez untuk masa jabatan enam tahun ketiga bisa saja dilakukan di depan Mahkamah Agung (MA) ketika kondisi fisiknya sudah memungkinkan. Wakil Presiden Nicolas Maduro memberi sinyal bahwa pemerintah Venezuela bakal menunda pelantikan Chavez karena dia masih berjuang menghadapi masalah kesehatan. Tokoh yang dikenal kontroversial itu mengalami infeksi saluran pernapasan tiga minggu setelah menjalani operasi kanker di Havana, Kuba. ’’Beliau (Chavez, Red) memiliki hak untuk beristirahat dan butuh kedamaian serta waktu untuk memulihkan diri,’’ kata Maduro dalam pidato yang disiarkan langsung televisi kemarin WIB (5/1). ’’Presiden saat ini sedang menjalankan tugas. Beliau sudah memiliki pemerintahan,’’ lanjut tokoh yang ditunjuk Chavez sebagai pengganti dirinya itu. Maduro lalu membacakan isi konstitusi Venezuela yang menjelaskan secara detail prosedur pemberlakuan keadaan bahwa presiden ’’berhalangan secara tetap’’. Kondisi itu bisa memicu pilpres baru dalam 30 hari ke depan. ’’Tetapi, tidak ada dasar maupun alasan kuat bagi oposisi Venezuela untuk memaksakan situasi tersebut (presiden berhalangan secara tetap, Red),’’ tegasnya. Konstitusi Venezuela, rinci Maduro, menyatakan bahwa presiden terpilih (Chavez, Red) harus diambil sumpahnya dan dilantik di depan Majelis Nasional (parlemen) pada 10 Januari nanti. Tapi, jika tak bisa dilantik di depan Majelis Nasional, presiden bisa diambil sumpahnya di depan MA. Kalimat dalam konstitusi itu juga tak menyinggung jadwal atau tanggal secara pasti pelantikan oleh MA. Pidato Maduro itu memicu perdebatan dengan oposisi. Sebagian pemimpin kelompok oposisi berpendapat bahwa kalau Chavez tidak kembali ke Kota Caracas, Venezuela, saat hari-H pelantikan, pimpinan Majelis Nasional harus mengambil alih posisi kepala pemerintahan dan menjabat presiden sementara. Ruben Ortiz, seorang pengacara dan pendukung oposisi, berpendapat bahwa Maduro salah mengartikan konstitusi. Menurut dia, pelantikan presiden tidak bisa ditunda. ’’Ada pemisahan secara formal antara satu periode dan periode berikutnya,’’ tuturnya. Kemarin Majelis Nasional bersidang untuk memilih ketua baru. Sidang itu dibayangi spekulasi soal adanya rivalitas antara Ketua Majelis Nasional Diosdado Cabello, tokoh nomor tiga dalam pemerintahan Chavez, dan Wapres Maduro, untuk menduduki kursi presiden jika ditinggalkan Chavez. Namun, keduanya membantah laporan media tentang persaingan itu. Keduanya bahkan menyerukan agar semua pihak menjaga kesatuan partai. Cabello diprediksi bakal terpilih lagi sebagai presiden Majelis Nasional. Mayoritas kursi di lembaga perwakilan rakyat tersebut diduduki anggota Partai Sosialis Bersatu (PSUV) pimpinan Chavez. Tetapi, kalau dia gagal terpilih, itu akan membuktikan bahwa turunnya kepercayaan atas kekuasaan Chavez yang dominan tengah terjadi. Sejauh ini, Chavez terus menolak untuk menyerahkan kekuasaan. Tapi, Chavez telah empat kali menjalani operasi dan mengalami komplikasi sehingga tidak bisa tampil di depan publik selama hampir sebulan terakhir. Itu adalah waktu terlama dia tak muncul di depan publik sepanjang berkuasa sejak 1999. ’’Pernyataan resmi soal apa yang terjadi saat ini sama sekali tidak jelas,’’ ujar pemimpin oposisi utama Ramon Guillermo Aveledo dalam wawancara dengan Kantor Berita Noticias24. Rektor Central University of Venezuela Cecilia Garcia Arocha usul agar pemerintah mengirim tim ahli kesehatan ke Havana, Kuba, untuk menilai kondisi Chavez. Pemimpin oposisi Antonio Ledezma mengatakan bahwa tim tersebut harus melibatkan tokoh oposisi. (AFP/AP/CNN/cak/dwi)