Beredar Kabar Para Camat Diajak ke Bandara Kertajati, Aang Bantah

KUNINGAN-Menjelang tahapan kampanye Pasangan Calon Bupati-Wabup Kuningan yang akan dimulai Kamis lusa (15/2) hingga 23 Juni 4 bulan mendatang, suhu politik pun kembali memanas. Pasalnya, tanpa tujuan yang jelas, para camat dikabarkan telah diajak oleh orang tua Calon Wakil Bupati M Ridho Suganda MSi, H Aang Hamid Suganda SSos, ke Bandara Kertajati Majalengka, Jumat (9/2) lalu. Informasi tersebut menyebar melalui berbagai pesan singkat dan Medsos. Bahkan tampak mobil-mobil dinas camat terparkir dari pagi hingga petang Jumat itu di halaman parkir Masjid At-Taufik kompleks Kuningan Islamic Center (KIC). Acara pengumpulan para camat ini diduga sebagai bentuk pengarahan politik untuk calon tertentu dalam Pilkada yang akan digelar 27 Juni 2018 mendatang. Pengamat Hukum dan Pemerintahan, Abdul Haris SH menyayangkan kepergian para camat ke Bandara Kertajati, terlebih dibawa oleh mantan Bupati H Aang Hamid Suganda dengan kapasitas dan momentum yang tidak tepat. Ia juga merasa prihatin karena beberapa kali Bupati H Acep Purnama SH MH menyatakan di berbagai media massa terkait PNS tidak boleh ikut campur dalam politik. “Saya sangat prihatin dengan keberangkatan para camat ke Bandara Kertajati. Padahal Pak Bupati sering berstatement di media massa bahwa PNS tidak boleh ikut campur dalam politik. Tapi kenapa Jumat kemarin malah dibawa oleh Pak Aang ke Bandara Kertajati, ini momennya tidak tepat. Katanya mau meninjau lapangan terbang, tapi ini tidak tepat, Pak Aangnya dalam kapasitas apa membawa para camat, ini dasar hukumnya sangat lemah,” kata Haris mengkritik keras. Ia melanjutkan, dasar hukum lain yang berkaitan dengan hal itu, sangat jelas PNS atau ASN tidak boleh terlibat dalam hal politik. Kemudian kepergian para camat ke Bandara Kertajati dengan diajak Aang sangat tidak tepat karena dalam jam kerja ASN. “PNS itu jelas-jelas tidak boleh berpolitik, para camat ini juga pergi ke Bandara Kertajati masih dalam jam kerja diajak Pak Aang, ini jelas sangat tidak tepat,” ujarnya lagi. Sementara itu, Aang sendiri saat dikonfirmasi sejumlah media, Senin (12/2), membantah ada nuansa politis saat ia membawa para camat ke Bandara Kertajati Majalengka. Kapasitasnya sebagai Ketua BKAD (Badan Kerjasama Antar Daerah) Kunci Bersama, ingin memperkenalkan bandara baru di Jabar yang letaknya dekat dengan Kuningan. “Kemarin  tidak ada nuansa yang lain (nuansa politis, red), saya nggak pernah ya. Bandara Kertajati Majalengka itu sekarang sudah hampir selesai, namanya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), kira-kira intinya sih itu saja,” ucap Aang. Dengan dibangunnya BIJB tersebut, menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini, Kuningan berperan dalam bidang pariwisata dengan memanfaatkan keberadaan Bandara yang akan diresmikan Presiden Jokowi Juni mendatang. Kuningan sendiri, masih kata dia, harus mampu menampung tamu-tamu dari luar daerah. “Kuningan berperan ikut untuk bagaimana nanti pariwisata di Kuningan harus siap untuk menampung tamu-tamu dari luar daerah. Jadi, saya membawa daerah perbatasan dari 9 daerah perbatasan itu, nanti para camatnya akan saya ajak. Kemarin (para camat di Kuningan, red) diajak keliling di sana, luasnya 1.800, nanti peresmiannya rencana Juni 2018, nanti peresmiannya berangkat umrah dari Presiden,” jelas Aang. Terpisah, anggota Panwaslu Kuningan Abdul Jalil Hermawan MIKom, cukup berhati-hati dalam menanggapi soal tersebut. Pihaknya tidak akan mempersoalkan kunjungan para camat ke Bandara Kertajati selama di dalamnya tidak ada pengkondisian untuk mendukung calon tertentu. “Tapi pertanyaannya kenapa harus camat yang dibawa ke sana?,” kata Jalil. Jika tujuannya untuk progresivitas pembangunan bandara diketahui publik, kata Jalil, yang mestinya diajak ke BIJB adalah para wartawan agar keberadaan bandara bisa terpublikasi di masyarakat. Bahkan ia juga mempertanyakan kenapa seorang Aang tidak membawa pengusaha ke sana, agar bisa berinvestasi. “Kenapa yang diajak ke BIJB bukan wartawan? Biar publish di medianya. Dan kenapa bukan pula para pengusaha biar mereka tertarik invest di sana. Saya sendiri belum menemukan signifikansi kunjungan ini. Apalagi yang ikut ke sana kan bukan hanya camat, ada juga orang dekat calon wakil bupati. Pada intinya ASN itu wajib hukumnya netral, enggak boleh terlibat dan melibatkan diri dalam kampanye, begitu pula dalam upaya mengkondisikan salah satu calon, aturannya jelas. Bila terbukti, masuk dalam pidana Pemilu,” tegas Jalil. (muh)