JAKARTA - Saat ini ditemui banyak desa-desa yang belum teraliri energi, baik itu listrik, gas, ataupun BBM. Akibatnya, pembangunan di wilayah tersebut menjadi terhambat, yang berujung pada lemahnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Merespons hal tersebut, Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), meminta agar pemerintah mewujudkan pemerataan energi ke semua daerah. Terutama ke desa kategori 3T (tertinggal, terdepan dan terluar). Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba mengatakan bahwa pelaksanaan program pemerintah soal BBM satu harga, pemerataan listrik, dan distribusi merata pasokan minyak dan gas, harus segera diwujudkan. Hal itu disampaikan Parlindungan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Sommeng, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa dan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Ahmad Erani Yustika, Rabu (14/3). “Pemerataan distribusi minyak, gas, di seluruh pelosok Indonesia harus diwujudkan. Terutama di daerah 3T. Sehingga kemandirian energi di desa dapat tercipta, dan masyarakat mampu memenuhi lebih dari 60 persen kebutuhan energi untuk listrik dan bahan bakar, melalui pendayagunaan potensi sumber daya setempat,” ucapnya.
Kategori :