Mayoritas Warga Kabupaten Cirebon Tak Kenal Calon Kepala Daerah

CIREBON-Ada yang menarik dari pelaksanaan sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang digelar di Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang. Sebagian warga yang datang ke lokasi simulasi tersebut, secara terang-terangan mengaku tidak mengenal dan tidak mengetahui siapa saja kandidat yang bakal maju dalam pilkada serentak yang digelar pada 27 Juni 2018 nanti. Husen, salah satu warga yang hadir dalam simulasi itu kepada Radar Cirebon mengatakan, ia tidak mengenal dan tidak mengetahui calon-calon yang bakal maju dalam pilkada serentak nanti. “Yang maju nanti siapa saja tidak tahu. Kita sehari-hari di laut. Siapa calonnya, ada berapa calon juga gak tahu. Apalagi, program dan visi misinya, saya juga baru tahu kalau pelaksanaan pemilihannya sebentar lagi,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat Endun Abdul Haq mengakui jika saat ini masih ada sebagian warga yang tidak mengetahui tentang kandidat yang bakal maju dalam pilakda nanti. Hal ini, bukan karena KPU yang gagal atau tidak maksimal dalam sosialisasi penyelenggaraan pilkada. “Harus dipahami bersama, bahwa tugas untuk menyosialisasikan pelaksanaan pilkada ini bukan hanya ada di KPU saja, melainkan pemerintah daerah dan kandidat yang bakal bertarung pun punya kewajiban yang sama. Ini tugas kita bersama, bahwa ada masyarakat yang belum tahu memang kita akui masih ada,” jelasnya. Dijelaskan Endun, dalam pelaksanaan simulasi kali ini, pihaknya ingin melihat secara utuh suasana pelaksanaan pilkada nanti, berikut dengan persoalan-persoalan yang mungkin timbul di lapangan. Sehingga nanti, dalam pelaksanaan pilkada, 31 juta orang yang sudah masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) bisa hadir langsung menyalurkan suaranya. “Untuk DPT kita saat ini, sekitar 31 juta lebih. Jumlah itu turun dari pilkada terakhir yang saat itu angkanya sekitar 32 juta,” katanya. Menurutnya, memang ada masukan dari beberapa pihak yang khawatir dengan angka partisipasi pemilih bahwa dengan kebijakan pemilih yang datang harus membawa E-KTP ataupun Surat Keterangan selain formulir C6 9 (undangan). Nantinya, hasil dari simulasi ini akan disampaikan ke KPU RI perbaikan dan evaluasi, sehingga bisa meningkatkan jumlah partisipasi pemilih. “Terlebih Jawa Barat, wilayah kita ini pada pilkada terakhir tingkat partisipasi pemilihnya rendah sekali, tidak sampai 50 persen. Ini yang kita genjot. Kalau berbicara harapan, tentu harus seratus persen. Tapi secara target paling tidak harus di atas 77,7 persen,” bebernya. Jika melihat pelaksanaan simulasi saat ini, Endun yakin jika nantinya tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan pilkada akan meningkat dan melampaui target yang sudah ditetapkan. “Ya kalau melihat simulasi, animo masyarakatnya cukup tinggi, cukup ramai dan meriah. Mudah-mudahan saat pelaksanaan nanti juga seperti ini,” paparnya. Untuk pelaksanaan sendiri, pihak panitia tidak menggunakan foto calon, melainkan hanya menggunakan gambar siluet. Nomor yang digunakan pun tidak sama dengan calon peserta, melainkan menggunakan angka yang lebih besar seperti 5, 6, 7 dan nomor 8. (dri)