Anas Tidak Gentar Dilengserkan

Anggap Bagus Permintaan SBY kepada KPK JAKARTA - Anas Urbaningrum menanggapi dengan santai desakan pelengseran dirinya dari kursi ketua umum Partai Demokrat. Bahkan, mantan ketua umum PB HMI itu seolah menantang kelompok yang mewacanakan kongres luar biasa (KLB) untuk mewujudkannya kalau memang mampu. \"Bisa saja. Di konstitusi partai diatur. Semua partai mengatur itu, bukan hanya Demokrat,\" kata Anas di sela konferensi pers menjelang pelantikan pengurus Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta Convention Center, Jakarta, kemarin (5/2). Kebetulan Anas terpilih sebagai salah satu di antara sembilan anggota presidium KAHMI. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D. menjadi koordinatornya. Anas juga enteng saja saat menjawab pertanyaan soal adanya skenario di sejumlah kalangan elite Demokrat untuk melengserkannya. \"Konspirasi. Kan lagi populer konspirasi. Biarkan berkembang dan dinilai siapa pun,\" tegasnya. Dia mengaku lebih memilih berfokus menjalankan roda organisasi partai. Apalagi, penyusunan daftar caleg kini masih berjalan. \"Kami ingin dapat masukan dan pikiran dari tokoh-tokoh yang kredibel seperti Pak Mahfud, Pak Anies (Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, red), Pak Dahlan Iskan, banyak lah,\" katanya. Dikonfirmasi soal kabar yang berembus dari Ruhut Sitompul bahwa Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas dipersiapkan untuk mengambil alih posisi ketua umum, Anas menanggapi dengan dingin. \"Kalau pertanyaan itu, nggak saya jawab lah. Nggak penting,\" ujar Anas sambil tersenyum tipis. Soal pertemuan anggota dewan pembina Jero Wacik dengan Ibas pasca dirilisnya hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyebut per Desember 2012 dukungan publik terhadap Partai Demokrat merosot sehingga menjadi 8 persen, Anas melihatnya sebagai dinamika biasa. \"Itu hal biasa, dinamika yang biasa. Yang saya harapkan, bisa dipetik hikmahnya untuk makin membuat partai bekerja keras,\" katanya. Bagaimana saran dari Jero Wacik agar Ketum mundur? Bahkan, Ibas sampai menyatakan bahwa hasil survey sudah merupakan lampu merah bagi Partai Demokrat. \"Jero Wacik kan sudah dibantah. Barang tidak jelas (hasil survei SMRC, red) kok dijadikan alasan,\" jawab Anas. Dia menyatakan tidak terlalu percaya keakuratan survei SMRC. \"Terus terang, saya membandingkan hasil-hasil survei dari berbagai lembaga yang kredibel. Hasil survei yang terakhir itu sedikit agak aneh,\" katanya. Anas menolak untuk menjelaskan lebih jauh tudingan itu. \"Tidak perlu dijelaskan, anda semua pasti tahu,\" ujar Anas. Kalaupun memang terjadi penurunan elektabilitas partai, Anas berpandangan bahwa hal itu harus dijelaskan secara komprehensif. Penyebabnya pasti tidak satu faktor. Misalnya, semata-mata soal dirinya dalam konstruksi opini media sekarang. Tapi, ada faktor-faktor lain yang ikut berpengaruh. \"Saya tidak ingin sebut faktor-faktor yang lain itu. Siapa pun yang jernih akan mengatakan, kalau elektabilitas turun, pasti faktornya nggak tunggal. Kalau faktor tidak tunggal, tentu solusinya tidak tunggal. Ini logikanya enteng-entengan,\" ucap dia. Dia melanjutkan, dalam survei SMRC itu, elektabilitas beberapa partai lain juga ikut turun. Padahal, mereka tidak menjadi bulan-bulanan media. \"Ada partai yang (elektabilitasnya, red) dari 7 persen turun jadi 1,5 persen (PAN) nggak ribut. Ada yang cuma 1,4 persen (Hanura) nggak ribut, 2,7 persen (PKS) nggak ribut,\" sentil Anas. Karena itu, penurunan elektabilitas seharusnya memang disikapi dengan menyolidkan kader dan bekerja semakin keras. \"Yang bagus adalah makin solid, makin kompak, makin waras berpikirnya, dan kerja keras,\" tegasnya. Anas menuturkan bahwa dewan pembina dan DPP beserta jajaran struktur di daerah harus terus bekerja keras untuk keselamatan partai. \"Partai Demokrat memang harus diselamatkan dan harus selamat,\" ujar Anas. SBY sendiri saat berada di Jeddah Senin lalu (4/2) menyampaikan permintaan supaya KPK secepatnya memastikan posisi dan status hukum Anas. \"Saya mohon kepada KPK untuk ya bisa segera konklusif dan tuntas. Jika salah, ya kita terima memang salah. Kalau tidak salah, kami juga ingin tahu kalau itu tidak terlibat,\" kata dia. “Termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang diperiksa dan dicitrakan secara luas di tanah air sebagai (yang) bersalah atau terlibat dalam korupsi ini, meskipun KPK belum menentukan hasil pemeriksaan,\" lanjut SBY. Apa tanggapan Anas? \"Bagus dong. Bagus pernyataannya. Harapannya kepada KPK juga bagus. Saya garis bawahi itu bagus,\" jawab Anas. Apakah itu bukan intervensi terhadap KPK\" \"Kan saya sudah jawab itu, bagus itu,\" katanya. Sementara itu, beragam tanggapan muncul dari kader di internal partai atas polemik yang timbul pasca pernyataan dua petinggi Demokrat, Sekretaris Dewan Pembina Jero Wacik dan anggota dewan pembina Syarif Hasan, yang hampir bersamaan serta disampaikan dengan substansi yang hampir sama. Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) Nurhayati Ali Assegaf merupakan salah satu di antara pihak yang beranggapan bahwa masalah yang menerpa Demokrat saat ini sebaiknya dibicarakan di internal partai. Bukan dilemparkan ke publik sehingga menimbulkan polemik. Meski demikian, dia sepakat bahwa penyelesaian paling tepat yang harus diambil Demokrat atas persoalan yang dihadapi adalah meminta SBY sebagai ketua dewan pembina untuk turun tangan menuntaskan masalah. \"Fraksi akan mendukung penuh langkah-langkah yang diambil ketua dewan pembina,\" kata Nurhayati di kompleks parlemen Jakarta kemarin (5/2). Dia melanjutkan, kalaupun langkah yang harus diambil untuk menyelamatkan Demokrat adalah melengserkan Anas, hal itu dilakukan lewat mekanisme organisasi yang sah. Dia yakin bahwa semua pihak, termasuk Anas, akan mengikuti mekanisme tersebut. \"Saya yakin ketua dewan pembina yang bisa menyelesaikan. Untuk pergantian Pak Anas, kan ada mekanisme yang sah. Saya yakin Pak Anas akan mengikuti langkah-langkah yang akan diambil ketua dewan pembina,\" ujar dia. Terpisah, politikus Demokrat yang selama ini terus nyaring menyuarakan agar Anas mundur dari jabatan ketua umum, Ruhut Sitompul, yakin bahwa SBY akan bisa mengambil keputusan yang mencerahkan dan menyelamatkan partai. \"Bersabarlah, kita tunggu keputusan Pak SBY. Dia diridai oleh Tuhan, ini momen kebangkitan kami (Demokrat, red),\" tegas Ruhut dengan gaya khasnya. Seperti halnya dengan Jero maupun Syarif, Ruhut juga menilai bahwa kondisi Demokrat saat ini memang hampir karam. Karena itu, dibutuhkan keputusan cepat untuk menyelamatkan partai. Dia lantas memuji langkah terakhir yang dilakukan Jero maupun Syarif Hasan. \"Apa yang dilakukan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat yang duduk sebagai menteri di kabinet itu sudah tepat, tepat sekali,\" ucap dia. Posisi Jero maupun Syarif di lingkaran SBY selama ini tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Keduanya dikenal cukup dekat dengan pendiri partai berlambang Mercy itu. Selain menjadi menteri, keduanya dipercaya menduduki posisi strategis. Jero menjabat sekretaris dewan pembina yang diketuai SBY. Sedangkan Syarif menjabat sekretaris Sekretariat Gabungan (setgab) Partai Koalisi Pemerintah yang tentu saja juga dipimpin SBY sebagai presiden. \"Apa yang Pak SBY lakukan, kami siap. Kita tunggu saja, dia orang yang arif dan bijaksana,\" pungkas Ruhut.   *TAK INTERVENSI   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pihaknya tidak akan terpengaruh intervensi dari pihak manapun dalam menuntaskan kasus korupsi pembangunan sport center Hambalang. Penetapan tersangka terhadap seseorang tetap akan mempertimbangkan dua alat bukti yang cukup. Juru Bicara KPK Johan Budi S.P mengungkapkan hal tersebut menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang pengusutan kasus Hambalang. Di Jeddah, Arab Saudi, pada Senin (4/5), Presiden meminta KPK segera menuntaskan kasus yang menimpa kadernya, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. \"Kami mengimbau juga agar KPK tidak ditarik ke urusan partai. Karena KPK domainnya adalah hukum. Kami tidak menargetkan orang, tapi menyidik kasus Hambalang,\" kata Johan di kantornya kemarin. Johan mengatakan, saat ini Anas masih berstatus saksi dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan sport center. Namun Johan mengingatkan bahwa Anas tidak hanya menjadi saksi dalam penyidikan yang menyeret mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng sebagai tersangka. \"Yang bersangkutan (Anas, red) juga pernah dimintai keteragan dalam penyelidikan adanya dugaan aliran dana dari proyek Hambalang,\" ujar Johan. Menurut Johan, sah-sah saja apabila kepala negara memberikan imbauan untuk mempercepat penuntasan kasus. \"Tapi KPK berada dalam domain hukum. Tidak bisa KPK menetapkan status seseorang, sementara belum ada bukti yang cukup untuk bisa disimpulkan,\" ujarnya. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan pihaknya mempunyai taggung jawab besar menyelesaikan semua kasus. \"Apalagi kasus yang mendapatkan perhatian publik, termasuk kasus Anas. KPK menghargai apresiasi, tuntutan, kritik konstruktif, lebih-lebih doa dan dukungan publik,\" katanya. Meski demikian, kata Bambang, KPK mesti menjalankan kewenangannya secara objektif dan profesional. \"Kendati KPK dihadang keterbatasan sumber daya, kami percaya KPK dapat segera menyelesaikan kasus yang ditangani, termasuk segera menyelesaikan kasus Anas,\" kata Bambang. Dalam penyidikan korupsi pengadaan sport center Hambalang, selain Andi Alifian Mallarangeng, KPK juga telah menetapkan Mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Dalam penyelidikan terhadap aliran dana, KPK mengusut dugaan pembelian mobil Toyota Harrier untuk Anas. (pri/dyn/sof/c11/nw)