PPDB, Sekolah Wajib Prioritaskan Warga Terdekat

CIREBON-Finalisasi pembahasan draf Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019 di Kabupaten Cirebon tuntas. Pembahasan yang memakan waktu selama empat jam tersebut, memutuskan pelaksanaan PPDB tahap pertama dimulai tanggal 28-31 Juni. Sementara, tahap kedua mengikuti pembukaan PPDB Kota Cirebon. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Drs H Asdullah Anwar MPd kepada Radar Cirebon, usai rapat tertutup finalisasi draf PPBD di SMPN 1 Sumber, Rabu (23/5). Dia menyampaikan, tahun ini Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon menerapkan sistem zonasi pada Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) online SMP Negeri. Zonasi akan memberikan kemudahan kepada guru dan peserta didik baru menentukan pilihan sekolah. \"Dari hasil rapat dengan sejumlah kepala SMPN sepakat, PPDB  menggunakan sistem zonasi dan terbagi setiap SMPN wajib memprioritaskan masyarakat yang paling dekat dengan sekolah, jalur keluarga miskin, jalur anak guru dan jalur siswa berprestasi,\" ujar Asdullah. Menurutnya, sekolah hanya diberikan jatah maksimal 11 rombongan belajar (rombel) dengan jumlah murid setiap rombel 32 orang. Hal demikian mengantisipasi membeludaknya siswa di sekolah favorit dan memberikan kesempatan kepada sekolah swasta di Kabupaten Cirebon. Di Kabupaten Cirebon, total ada 75 SMP Negeri, lima sekolah satu atap yang berada di Kecamatan Talun, Karangwareng, Karangsembung, Waled, dan Losari. Sementara ada ratusan SMP swasta. \"Zonasi memberikan kuota dengan rincian Gakin 10 persen, jalur prestasi 5 persen, jalur anak guru 5 persen, zona dalam kabupaten 47,5 persen dan di luar Kabupaten Cirebon 2,5 persen. Sementara 30 persen lagi adalah zonasi 3 sampai 5 desa/kelurahan penyangga satuan pendidikan. Dengan rincian ini, pihak sekolah tidak lagi bingung menerima murid saat pelaksanaan PPDB,\" jelasnya. Salah seorang wali murid asal Sumber, Rima menyambut baik aturan terbaru yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. “Idealnya memang sekolah terkait mendahulukan warga setempat. Kita berharap kebijakan ini benar-benar dan konsisten diterapkan di level sekolah,” ungkapnya singkat. (sam)