Sengaja Diubah Biar Bisa Isi BBM Bersubsidi
SUMBER– Ulah beberapa pejabat di lingkungan eksekutif maupun legislatif Kabupaten Cirebon tak patut ditiru. Mereka dengan dengan sengaja mengubah pelat mobil dinas (mobdin) dari merah ke hitam. Tujuannya macam-macam, ada yang ingin bebas menggunakan mobdin itu ke mana pun dia pergi, tapi ada juga yang mengubahnya agar bisa menggunakan (mengisi) bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU.
Koran ini berhasil mewawancarai salah satu pejabat yang mengubah pelat nopol dari merah ke hitam. Pejabat legislatif itu terang-terangan mengaku mengubah pelat nopol itu agar bisa membeli BBM bersubsidi. “Boros kalau pake pertamax, apalagi mobilnya dengan tenaga 2200 cc. Bayangkan saja dari rumah ke kantor dan ke rumah lagi, pake pertamax sampai Rp100 ribu per hari. Kalau premium kan hanya Rp50 ribu,” ungkapnya, Senin (11/2).
Selain itu, sambung wakil rakyat itu, saat kampanye salah satu calon beberapa hari lalu pihaknya menggunakan mobdin dengan pelat nopol yang sudah diubah menjadi hitam. “Ya mau gimana lagi, banyak politisi yang duduk di dewan juga mengubah pelat mobil dinasnya untuk kampanye, bukan saya aja kok,” tuturnya kepada Radar.
Salah satu anggota dewan yang enggan disebutkan namanya mengakui banyak pejabat baik di dewan maupun eksekutif yang berani mengubah pelat mobdin dari merah ke hitam. “Saya tidak tahu persis alasannya apa mereka dengan beraninya mengubah pelat nomor tersebut menjadi hitam. Apa mungkin mereka merasa malu membawa mobdin atau guna menghidari pengisian BBM jenis pertamax,” ujarnya.
Dia juga mensinyalir perubahan pelat nopol agar kendaraan bisa digunakan untuk mobilisasi kampanye pilgub. “Tapi wallahu’alam. Semua kembali ke pribadi masing-masing. Ada yang berani melakukannya, tapi tentu ada juga yang tak melakukannya. Biar masyarakat yang menilai,” tandasnya.
Terpisah, Amir Hamzah, salah satu mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, mengkritisi ulah para pejabat yang melakukan hal tersebut. Fasilitas negara yang semestinya digunakan untuk kepentingan melayani masyarakat, kata Amir, justru digunakan sebagai kendaraan pribadi. “Seharusnya dapat memberikan contoh yang baik pada rakyatnya, ini malah justru membodohi rakyat dengan mengubah-ubah pelat dari merah jadi hitam. Itu jelas-jelas bentuk pelanggaran berat. Pejabat yang melakukan hal semacam ini tidak pantas ditiru, harus ada sanksi,” tegasnya, seraya meminta pihak terkait segera mengambil langkah tegas dengan menggelar razia dan penindakan. (sam)
Tags :
Kategori :