DPRD Majalengka Segera Evaluasi Pilbup

MAJALENGKA- DPRD Kabupaten Majalengka bakal memanggil lembaga penyelenggara dan stakeholder lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan bupati/wakil bupati (Pilbup) 2018. Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Multajam SIP kepada Radar di ruang kerjanya, kemarin. Menurut Multajam, saat ini tahapan Pilbup Majalengka yang masih berlangsung, sehingga belum bisa disimpulkan hasilnya. Artianya, kata dia, sejauh mana tingkat kesuksesan pelaksanaanya, tingkat kendala yang dihadapi, kemudian faktor apa saja yang harus diambil langkah evaluasi untuk kemudian hari. “Makanya fungsi kita di legislatif dalam hal ini tidak bisa diabaikan. Terselenggaranya Pilbup Majalengka mulai dari proses persiapan, pra pelaksanaan, pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan, lembaga DPRD ada di dalamnya,” kata politisi Gerindra itu. Sehingga, untuk mengetahui evaluasi pasca pilkada serentak ini DPRD akan memanggil sejumlah pihak terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Majalengka, dan Desk Pilkada Pemkab Majalengka untuk dimintai keterangan dan laporannya. Menurutnya, pemanggilan itu juga terkait dengan tanggung jawab para penyelenggara pemilu dan stakeholder lainya tersebut dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka. Sebab, DPRD juga punya hak untuk meminta pertanggungjawabannya. Mengingat penganggaran dana pilkada serentak melalui mekanisme yang diperdakan DPRD. Termasuk, dalam segi kelancaran dan dugaan pelanggaran pilkada serentak. DPRD perlu mengetahui sejauh mana laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke meja panwaslu terlepas dari tim calon mana pun. Sekaligus berapa buah laporan yang diproses dan diteruskan ke Gakkumdu dan yang dikembalikan karena tidak terpenuhi unsurnya. Pasca proses rekapitulasi suara secara resmi dilakukan KPU, DPRD akan menjadwalkan pemanggilan para stakeholder pilkada tersebut di pertengahan atau pada penghujung Juli. “Hasil pertemuan tersebut, akan dijadikan bahan evaluasi untuk merumuskan kebijakan di tingkat daerah agar menjadikan pilkada berikutnya lebih berkualitas,” pungkasnya. (azs)