Beredar Dokumen CIA ESAU-40: Indonesia 1965 – The Coup that Backfired

Cukup menarik. Presiden Jokowi saat menghadiri apel Babinsa se-Indonesia, di Hanggar PT Dirgantara Indonesia, Lapangan Udara (Lanud) Husein Sastranegara, Bandung, Selasa (17/7) siang itu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mengantisipasi isu-isu yang meresahkan masyarakat, seperti munculnya radikalisme, terorisme hingga tudingan simpatisan PKI terhadap dirinya. Baca: Dibalik Pertemuan Jokowi-Babinsa di Hanggar KFX/IFX PT Dirgantara Indonesia Dokumen setebal 356 halaman yang direlease CIA pada Mei 2007 dengan nomor CIA/SRS   /RSS 0033-68 dan sempat renyah karena isu komunisme yang marak menjadi pembicaraan masyarakat Indonesia. Isu komunisme bukan saja selalu menarik karena fakta sejarah, dan sebagian elemen menganggap bahwa masih ada masalah terkait HAM dalam penanganan ancaman komunisme di Indonesia. Masalah HAM tersebut terkait dengan perbedaan pandangan tentang apa yang terjadi paska pemberontakan PKI dengan dugaan terjadinya pembunuhan dan marjinalisasi terhadap kaum radikal komunis. Bagi para pembela HAM telah terjadi pelanggaran HAM berat, namun bagi pemerintah khususnya aparat keamanan telah terjadi penegakkan keamanan nasional menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman komunisme. Kepada radarcirebon.com,  pengamat intelijen BW Soni mengungkapkan perbedaan yang tajam tersebut juga masuk ke ranah masyarakat akar rumput, dimana kaum nasionalis, Islam dan ormas lainnya mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi ancaman komunisme tersebut. Perdebatan ini tidak akan ada habisnya, dan apabila terus-menerus dipertentangkan maka ujungnya adalah konflik yang tidak berkesudahan. Terkait dokumen CIA/SRS   /RSS 0033-68 tentang peristiwa G 30 S PKI, dalam diskusi bersama yang cukup hangat, radarcirebon.com mencatat: Benar bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) merencanakan kudeta (coup) dengan bukti-bukti yang sangat banyak baik berupa dokumen maupun saksi-saksi. PKI berhasil menyusupkan kader-kadernya dan menjadi komandan di tubuh Angkatan Bersenjata serta memiliki pasukan. Jumlah kader PKI tersebut mencapai ratusan komandan namun tidak jelas sampai pada pangkat apa saja. Para komandan yang disusupkan atau direkrut PKI tersebut melakukan kontak rutin dengan Biro Khusus (Special Bureau) PKI yang sangat dirahasiakan. Tokoh militer seperti Untung, Sudjono, Latief, dan Supardjo bukan anggota aktif PKI namun merupakan sayap bersenjata dari kudeta PKI yang gagal. Mereka dapat dikatakan sebagai simpatisan PKI yang berkoalisi dan berharap akan memperoleh karir militer yang lebih cemerlang setelah berselingkuh dengan PKI. Kunci terpenting menurut dokumen CIA adalah bahwa apa yang terjadi pada tahun 1965 adalah \"PENYINGKIRAN\" sejumlah pimpinan Angkatan Darat yang direstui oleh Presiden Sukarno karena penolakan terhadap kebijakan Presiden Sukarno yakni Komisar Politik dan Angkatan ke-5. Peranan Intelijen yakni BPI dibawah Subandrio diantaranya merekayasa dokumen Gilchrist tentang Dewan Jenderal dimana diduga kuat Presiden Sukarno juga tahu masalah ini. Meskipun apa yang dikenal sebagai Dewan Jenderal kemungkinan besar memang ada sebagai upaya menahan tekanan PKI mempengaruhi Presiden Sukarno untuk menghancurkan AD sebagai kekuatan politik, namun Dewan Jenderal tersebut tidak pernah merencanakan kudeta sebagaimana direkayasa oleh BPI. Republik Rakyat China tahu rencana kudeta PKI dan bahkan ikut mendukung dan mendorong terjadinya kudeta 1965 tersebut, namun yang perlu dicatat adalah RRC bukan otak dari kudeta PKI. Beberapa catatan tersebut diatas tentunya perlu verifikasi dengan sumber-sumber sejarah yang dikumpulkan sejarahwan Indonesia.