Krisis Trump-Erdogan, Pengadilan Turki Tolak Banding Pastor AS yang Diduga Spionase

Pengadilan Turki menolak permohonan banding dari pastor Andrew Brunson asal Amerika Serikat, yang terkena penahanan dengan tuduhan melakukan kegiatan mata-mata dan membantu organisasi teroris. Otoritas Turki menahan Brunson pada Oktober 2016 pasca upaya kudeta kelompok militer yang gagal dan berujung penangkapan ratusan orang yang diduga terlibat. Sebelumnya, pengacara dari Brunson mengajukan banding agar pengadilan membebaskan Brunson dari tahanan rumah dan larangan melakukan perjalanan. “Pengadilan Turki yang lebih tinggi sedang mempertimbangkan permohonan banding ini,” kata Ismail Cem Halavurt kepada CBS News pada Rabu, 15 Agustus 2018. Ismail mengaku akan menunggu putusan pengadilan yang lebih tinggi soal permohonan banding yang baru saja ditolak ini. Brunson pernah mengajukan permohonan banding sebelumnya pada Juli 2018 dan ditolak pengadilan. Saat ini, dia sedang menjalani tahanan rumah setelah sempat ditahan di penjara selama sekitar 20 bulan. Pemerintah AS mendesak pemerintah Turki untuk membebaskan Brunson, yang dinilai tidak bersalah. Sebaliknya, Turki mengatakan penahanan Brunson terkait proses hukum yang independen sehingga tidak bisa dicampuri pemerintah. Presiden AS, Donald Trump, secara terbuka meminta pembebasan Brunson lewat cuitan di Twitter. Trump lalu mengumumkan sanksi kenaikan tarif impor untuk produk baja dan aluminium dari Turki hingga dua kali lipat yaitu 50 persen dan 20 persen pada pekan lalu. AS juga mengenakan sanksi kepada dua orang menteri Turki terkait penahanan Brunson. Ini membuat hubungan kedua negara anggota NATO menjadi semakin tegang. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengatakan negaranya akan mengurangi penggunaan dolar dan mulai bertranskasi perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang nasional. Seruan ini mendapat sambutan dari Rusia, yang juga sedang terkena sejumlah sanksi dari AS, yang membuat nilai tukar mata uang rubel melemah. Erdogan juga mengatakan Turki memboikot produk elektronik asal AS dan menaikkan tarif impor hingga dua kali lipat untuk produk seperti mobil yaitu 120 persen, alkohol 140 persen dan tembakau 60 persen. “Tarif impor ini dinaikkan sebagai respon serangan pemerintah AS terhadap ekonomi kami,” kata Wakil Presiden Fuat Oktay seperti dilansir Reuters, Rabu, 15 Agustus 2018. Keputusan Turki untuk melakukan retaliasi terhadap AS disayangkan juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders. Menurut Sanders, kenaikan tarif impor baja dan aluminium tidak akan dicabut meskipun Turki, misalnya, membebaskan Brunson. “Tarif yang dikenakan kepada komoditas baja tidak akan dicabut dengan pembebasan pastor Brunson. Tarif itu merupakan spesifik terkait keamanan nasional,” kata dia. Sanders menambahkan,”(Sedangkan) Sanksi yang dikenakan kepada Turki terkait spesifik soal pastor Brunson dan lainnya yang kami rasa ditahan secara tidak adil.”***