Open Bidding Jalan Terus, BKPPD Bantah Kabar Birokrat Halangi Proses

CIREBON-Pengisian pejabat eselon II melalui mekanisme lelang terbuka (open bidding), sempat dikabarkan dihalang-halangi birokrasi. Ada indikasi menunda hingga ada walikota definitif. Namun kabar ini dibantah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan  Daerah (BKPPD) Drs H Anwar Sanusi MPd. Menurut dia, pengisian dua kursi eselon II yang ditinggal pensiun masih berproses. Perkembangan terbaru, BKPPD sudah mengirimkan nama-nama panitia seleksi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Tetapi belum ada jawaban hingga kemarin siang. Anwar menegaskan, pengurusan administrasi open bidding secara online ke KASN tidak secepat yang dibayangkan. Prosesnya bertahap. Apabila ada kekurangan, satu per satu diperbaiki. Kemudian dikirimkan kembali revisinya. \"Online-nya KASN nggak seperti kita pesan tiket. Yang mengajukan juga bukan cuma kita. Daerah lain juga banyak,\" ujar Anwar kepada Radar Cirebon. Faktor lain yang membuat proses open bidding terhambat ialah pergantian pansel. BKPPD sebelumnya sudah mengirimkan nama-nama sesuai dengan open bidding terdahulu. Namun, ternyata penjabat (pj) walikota menginginkan anggota pansel dirombak. Yang dikirimkan KASN adalah perwakilan dari Inpektorat Provinsi Jawa Barat, perwakilan Pemprov Jabar, unsur akademisi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Sekretaris Daerah (Sekda) Drs H Asep Deddi MSi dan Asisten Pemerintahan Drs Agus Mulyadi MM. “Perubahan ini sudah kita update. Ada lima pansel, itu semua usulan pj walikota,\" katanya. Disinggung kemungkinan nama pansel akan kembali berubah, Anwar tidak menutup kemungkinan itu. Diterima atau tidaknya usulan pansel merupakan kewenangan KASN. Andai sudah tidak ada revisi, proses menuju open bidding jalan terus. Di lain pihak, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD M Handarujati Kalamullah SSos tidak menyoal perubahan pansel. Terutama apabila pertimbangannya adaah peningkatan mutu open bidding. Tapi ia juga menilai pansel \"incumbent\" juga sudah bekerja dengan baik. Terbukti mereka sukses melaksanakan dua kali melaksanakan open bidding. Sepanjang itu, Andri menilai sudah berjalan dengan baik atau on the track. \"Sudah terbukti, open bidding edisi sebelumnya berjalan baik. Rasa-rasanya tidak perlu lagi ada perubahan, tinggal jalan,\" terang Anggota Komisi I DPRD ini. Berkaitan kekosongan sejumlah jabatan, baik eselon II, III maupun IV, Andru berharpa bisa memaksimalkan pengisian dengan pelaksana tugas (plt). Selama tidak melanggar aturan. Tujuannya tentu agar pelayanan publik tidak terlali terganggu. Tetapi bukan berarti memunculkan asumsi, bahwa pj walikota seolah-olah dijegal birokrasi untuk melakukan rotasi, mutasi dan promosi. Khusus untuk eselon II, lanjut dia, selain sudah ada dua jabatan yang kosong, yakni kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) dan kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DKOKP). Ada tiga jabatan lain yang dipastikan akan ditinggal pensiun juga. Efektivitas dalam open bidding juga perlu diperhatikan. Apakah sekaligus lima jabatan atau hanya dua yang sudah kosong. Menurut Andru, hal ini juga perlu dipertimbangkan. Untuk mengetahui perkembagan terbaru ini, Komisi I juga berencana untuk mengundang BKPPD. Bila dipandang perlu juga dengan sekda. Maksudnya sebagai bentuk pengawasan, tanpa bermaksud intervensi terhadap kewenangan eksekutif.  “Kita ingin tahu persoalan yang sesungguhnya terjadi. Agar kebijakan yang diambil tidak menabrak aturan,\" tegasnya. (abd)