Ketua DPR Bambang Soesatyo berpidato pada Rapat Paripurna ke-3 tahun 2018-2019 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/8).
Bamsoet punya cara untuk menyuarakan aspirasinya di parlemen, yaitu lewat tulisan di layar lebar dalam rapat paripurna. Setelah sempat menyuarakan \'Kami Butuh Kritik\', kali ini Bamsoet membuat tulisan \'Kita Mulai Membaik\' suasana itu terjadi dalam rapat paripurna DPR dalam rangka memperingati HUT ke-73 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8). Di dalam ruang rapat paripurna, terpampang tulisan besar ‘Kita Semakin Baik’.
Dalam pidatonya, Bamsoet lebih dulu meminta para anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna kali ini untuk melepaskan pikiran dari hiruk pikuk dinamika politik nasional jelang Pemilu 2019. Dia lalu menyampaikan beberapa poin capaian kerja DPR masa sidang tahun 2017-2018.
Di sisi lain, Bambang menyampaikan laporan kinerja DPR tahun sidang 2017-2018.
Berdasarkan pantauan dan absensi saat sidang dimulai pukul 11.00 WIB, tercatat hanya 161 anggota DPR yang hadir dari 560 anggota. Artinya ada 399 yang tidak hadir. Tampaknya peringatan ulang tahun tak menarik untuk dihadiri.
Tercatat juga ada 67 yang izin dan dihitung masuk untuk kuorum. Memang ada anggota DPR yang datang terlambat, namun hanya beberapa saja. Sidang akhirnya selesai pukul 12.00 WIB.
Setelah rapat paripurna dimulai, tak ada perubahan signifikan atas kursi kosong yang berada di ruang sidang.
Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam pidatonya menyampaikan capaian kinerja parlemen di antaranya kinerja legislasi, pengawasan dan anggaran.
Dalam bidang legislasi, Bambang mengklaim DPR telah menyelesaikan 17 undang-undang pada tahun sidang 2017-2018. Bambang pun mengakui jika kinerja legislasi parlemen masih belum maksimal.
\"Sehingga semua UU yang disetujui selama periode 2014-2019 adalah sebanyak 62 undang-undang,\" kata Bambang saat membaca laporan di ruang sidang, Rabu (29/8).
Di bidang anggaran, Bambang mengatakan DPR bersama pemerintah telah menyetujui UU APBN dan menetapkan dua fokus utama kebijakan fiskal di 2019, yaitu: penyehatan fiskal serta kebijakan fiskal mendorong iklim investasi dan ekspor.
Dalam fungsi pengawasan, DPR kata Bambang juga membuka kanal aduan dan aspirasi dari berbagai saluran. Sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018, kata dia, surat-surat pengaduan yang diterima Bagian Pengaduan Masyarakat berjumlah 2.331 surat.
\"Permasalahan hukum, HAM dan keamanan cukup mendominasi pengaduan yang disampaikan melalui surat tertulis, menyusul masalah pertanahan dan reforma agraria serta masalah pemerintahan dan otonomi daerah serta terkait kepemiluan,\" ujarnya.
\"Pada Tahun Sidang 2017-2018 DPR RI telah dierima surat pengaduan dan aspirasi masyarakat yang dikirim melalui website atau online sebanyak 584 pengaduan, sedangkan melalui SMS sebanyak 2.850 pengaduan,\" kata dia.
Selamat ulang tahun, DPR!