Sekwan Bantah Minta Uang untuk Honorer di Sekretariat Dewan
KEJAKSAN - Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Cirebon, Sutiyono Suwondo SH MH, meminta pihak terkait menunjukkan secara jelas siapa oknum di sekretariat dewan (setwan) yang memperjualbelikan kursi honorer atau tenaga sukarelawan (sukwan).
“Silakan, tunjukkan oknum di sekretariat dewan yang dimaksudkan tersebut,” tantangnya saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Rabu (6/3). Pria yang akrab disapa Yon itu ingin tahu siapa yang dimaksud dalam SMS yang beredar, yang menyebutkan ada oknum di setwan DPRD Kota Cirebon memasang tarif bagi yang ingin menjadi honorer.
Yon merasa tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan dalam SMS tersebut. Dia menegaskan tidak pernah meminta sejumlah rupiah atau memasang tarif tertentu bagi yang ingin menjadi tenaga honorer di lingkungan Setwan DPRD Kota Cirebon. Diakuinya, selama ini memang ada beberapa pegawai magang di lingkungan setwan. Namun, kata Yon, keberadaan mereka sama sekali tidak memberatkan keuangan setwan.
Sebab saat masuk magang kerja di lingkungan setwan, lanjut Yon, mereka sudah diberitahukan tidak menerima gaji dan tidak menuntut menjadi PNS. Sebagai orang timur yang menjunjung tinggi adat ketimuran, Yon terkadang memberikan semacam gaji kepada para pegawai magang. Itupun jika ada rezeki. “Daripada luntang-lantung enggak karuan, lebih baik kerja magang. Itu harapan orang tua, saya bisa memahami perasaan orang tua, karena saya punya anak,” ujarnya.
Yon mengungkapkan saat ini setwan sedang membutuhkan beberapa karyawan tambahan. Di sisi lain aturan melarang untuk merekrut tenaga honorer, kecuali tenaga outsourching yang dijadikan petugas keamanan. Karena itu, Yon mempersilakan pekerja magang membantu tugas pegawai setwan. “Kalau outsourching keamanan, diperbolehkan. Itu kebutuhan. Yang tidak boleh mengangkat sukwan atau honorer,” paparnya.
Yon menyadari masa tugasnya sebagai PNS tidak hanya di setwan. Karena itu dia tidak ingin melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Saat tidak lagi menjabat sebagai sekwan, dia ingin tidak ada masalah dan justru memberikan kontribusi positif bagi setwan serta DPRD Kota Cirebon. “Hidup tidak selamanya. Kerja harus jadi amal ibadah buat bekal akhirat,” ucapnya.
Anggota komisi A DPRD, H Udin Saefullah mengatakan, PNS yang ada saat ini sebenarnya sudah cukup untuk bekerja di berbagai lini. Asalkan mereka bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Dijelaskan, seribu honorer yang tidak terdata di BK-Diklat terindikasi merupakan upaya oknum yang ingin meraih keuntungan rupiah semata.
Udin tidak ingin para pegawai honorer atau sukwan itu terjebak dengan janji manis akan diangkat sebagai PNS. Sejak ada PP Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS, untuk menjadi PNS harus mengikuti tes CPNS. “Pengangkatan honorer akan dihabiskan dengan K-1 yang 16 orang dan K-2 sejumlah 418 orang,” terangnya.
Anggota Komisi A DPRD, Agus Talik SAg menambahkan, jika pemerintah menempatkan PNS pada jabatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan, kebutuhan akan jumlah tenaga pegawai baru tidak akan ada. Dia menilai jumlah PNS saat ini sudah dianggap cukup. Selain itu jika berbicara kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), menurutnya sampai kiamat akan tetap kurang. “Maksimalkan PNS yang ada. Lakukan pengawasan ketat dan kesadaran diri sangat penting. Kasihan honorer yang dijanjikan akan menjadi PNS, ternyata tidak akan bisa jadi PNS tanpa melalui tes CPNS,” paparnya. (ysf)
Tags :
Kategori :