Mudahkan Koordinasi dengan Kepala Daerah dan Sekda, Ridwan Kamil Bikin Grup WA

JAKARTA-Para gubernur yang dilantik kemarin mengaku akan langsung tancap gas menjalankan tugasnya. Salah satunya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). Usai pelantikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu(5/9), RK mengatakan sebagai langkah pertama ia akan membuat grup WhatsApp (WA). Grup tersebut nantinya berisi walikota, bupati, hingga sekda yang ada di Jawa Barat. RK menuturkan, grup WA tersebut dibutuhkan untuk memudahkan koordinasi antar pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi. Diakuinya, kemudahan teknologi harus dimanfaatkan. “Kalau tak perlu bertemu kenapa bertemu,” ujarnya. Adapun soal kebijakan di 100 hari pertama, Emil -sapaan akrabnya menargetkan untuk bisa meresmikan sejumlah program strategis. Mulai dari program Satu Desa Satu Perusahaan, Satu Pesantren Satu Produk, program kesehatan, hingga pariwisata. “Intinya sampai Desember kita banyak program unik dan spesial,” kata mantan arsitektur itu. Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan tim untuk perumusan Rancangan APBD 2019 yang akan dibahas dalam satu dua bulan mendatang. Sehingga harapannya, politik anggaran di APBD 2019 sudah di desain sesuai program yang disusunnya. “Besok (Kamis, red) sudah akan dirapatkan paripurna di dewan, jadi aman terkendali karena kita musyawarah, saling memahami,” tuturnya. Di lokasi yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, karena dirinya incumbent, maka akan melanjutkan sejumlah program yang berlangsung. Di samping melakukan penguatan-penguatan terhadap program yang belum optimal. Karena itulah, Ganjar mengaku tidak memiliki istilah program 100 hari kerja. Istilah tersebut, menurutnya sebatas teori orang-orang barat. “Saya incumbent kan, dan Gus Yasin (wakilnya) ini DPRD. Jadi sekarang 100 hari mbahas percepatan APBD,” ujarnya. Sebagaimana arahan presiden, lanjutnya, yang perlu digenjot dalam program kerjanya adalah peningkatan ekonomi. Di mana upaya investasi harus dipermudah. ”Pak Presiden kan mintanya infrastruktur beres, dan untuk SDM pendidikan,\" imbuhnya. Selain itu, kata dia, fokus lain yang perlu dilakukan adalah rekonsiliasi di akar rumput. Sebab, selama pilkada lalu, masyarkat Jawa Tengah relatif terbelah antara massa pendukungnya dengan pendukung Sudirman Said. Soal caranya, dia menilai tidak terlalu sulit. Rencananya, dia akan banyak melakukan kunjungan ke elit-elit politik yang berseberangan saat pilkada. Seperti diketahui, sembilan gubernur dan wakil gubernur hasil Pilkada 2018 resmi dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Mereka masuk kluster pelantikan tahap pertama. Sembilan pasangan itu antara lain Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah, Nusa Tenggara Timut Viktor Laiskodat-Josef Nae Soi, Jawa Tengah Ganjar Pranowo-Taj Yasin, serta Bali I Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati. Selain itu, ada juga pasangan gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji-Ria Norsan, Sulawesi Tenggara Ali Mazi- Lukman Abunawas,  Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah- Sudirman Sulaiman dan Papua Lukas Enembe-Klemen Tinal. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pelantikan tidak bisa dilakukan secara serentak. Pasalnya, sebagaimana ketentuan UU Pemda, masa jabatan kepala daerah selama lima tahun bersifat mutlak. “Tidak boleh dikurangi satu hari ataupun ditambah satu hari,” ujarnya. Adapun kondisinya, ada beberapa daerah yang akhir masa jabatan (AMJ) gubernurnya belum berakhir. Misalnya Nusa Tenggara Barat (NTB) yang baru habis 17 September 2018 atau Gubernur Jawa Timur yang baru habis awal tahun 2019. Oleh karenanya, Mendagri Tjahjo Kumolo memprediksi akan ada pelantikan hingga lima kluster. Tjahjo menambahkan, usai dilantik, gubernur harus langsung bekerja. Ada tiga hal yang harus dilakukan sebagai bekal awal. Pertama, melakukan konsolidasi dengan berbagai level pemerintahan untuk memastikan program yang direncanakan bisa terlaksana. Kedua, berkomunikasi dengan Forkopimda yang meliputi DPRD, Kapolda, Pangdam, Kejaksaan, tokoh-tokoh daerah lainnya dalam rangka untuk menjaga stablitas daerah. “Ketiga, saya mengingatkan pahami area rawan korupsi, khususnya yang menyangkut perencanaan anggaran, dana hibah, bansos, mekanisme jual beli barang dan jasa,” pungkasnya. (far)