Harus Turun Tangani Tanggul-tanggul Kritis
SUMBER– Penanganan tebing longsor di Desa Kaligawe Wetan, Kecamatan Susukanlebak, menjadi urusan provinsi melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung. Upaya Pemkab Cirebon hanya membuat penahan (bronjong) seadanya, sekaligus membuat pengajuan perbaikan daerah aliran sungai.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Ahmad Aidin Tamim. Aidin mengatakan, selama ini Pemkab Cirebon sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki tanggul sungai sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ada. Itu bertujuan untuk menghidari terjadinya bencana alam yang bisa merugikan penduduk sekitar. “Ya walaupun seadanya, seperti pembuatan bronjong atau penahan arus yang menggunakan karung pasir, tapi itu sudah upaya terbaik. Kewenangannya hanya sebatas itu,” katanya, kemarin.
Untuk penanganan sungai besar seperti Cimanis, kata Aidin, tanggung jawabnya langsung ke Provinsi Jawa Barat dengan mendelegasikan BBWS Cimanuk-Cisanggarung. Setiap tahun, sambung politisi PKS itu, Komisi III selalu melakukan koordinasi dengan BBWS Cimanuk-Cisanggarung dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat tentang kondisi tanggul yang sudah kritis dan mengancam kehidupan warga, sekaligus menanyakan program pembangunan apa saja yang akan digarap di Kabupaten Cirebon. “Tapi koordinasi sia-sia, tuntutan yang disampaikan perwakilan rakyat tak pernah digubris. Dampaknya yang terjadi beberapa hari yang lalu di Desa Kaligawe Wetan, longsor nyaris menimbun masyarakat,” sesalnya.
Aidin menambahkan, selama ini BBWS Cimanuk-Cisanggarung selalu berdalih keterbatasan anggaran dan skala prioritas, sehingga tidak maksimal dalam merespons aspirasi warga. Pihaknya berharap, ke depan BBWS harus lebih proaktif dalam memperhatikan wilayah pinggiran sungai yang berpotensi akan terjadi bencana alam seperti longsor, air limpas dan kebocoran tanggul. “Saya yakin, anggaran yang turun besar sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak segera diperbaiki. Jadi jangan tinggal diam lagi, ayo segera bekerja demi keamanan dan kenyamanan masyarakat yang berada di pinggiran sungai,” desaknya.
Sebelumnya, tokoh pemuda setempat Mae Azhar mengatakan bencana longsor yang terjadi merupakan bukti kelalaian pemerintah, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung dalam mengelola daerah pinggiran sungai. Dikatakan, sejak lama masyarakat meminta kepada lembaga milik Provinsi Jawa Barat ini untuk segera mengambil sikap guna meminimalisasi bencana. Namun, kenyataannya tak ada perbaikan.
\"Bencana ini sebuah bukti, pemerintah lamban untuk mencegahnya. Ini tentu menghantui masyarakat di pinggiran sungai,\" tuturnya, kemarin. Masyarakat, kata Mae, tidak menuntut yang muluk-muluk. Mereka hanya ingin ada upaya pencegahan dari pemerintah untuk menahan tebing yang sudah kritis akibat erosi sungai. \"Ya semacam pemasangan brojong. Saya setuju dengan kemauan warga yang menginginkan adanya pemasangan bronjong. Jadi pemerintah harus tanggap, ini mendesak,\" ucapnya. (jun)
Tags :
Kategori :