Pembangunan Jembatan Mangkrak, Warga Desa Karangsambung Terisolasi

CIREBON-Warga Desa Karangsambung, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon mengeluhkan perbaikan jembatan yang tidak kunjung usai. Dana yang digelontorkan APBD Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk perbaikan jembatan jilid dua ini, tidaklah sedikit. Nominalnya Rp2.765.000.000 dan terpampang jelas pada papan rincian pembangunan di dekat lokasi peremajaan jembatan tersebut. Memasuki tahun kedua perbaikan, bukan waktu yang singkat bagi warga menjalani penderitaan yang membuatnya lebih jauh menempuh jarak, hanya untuk melalui beberapa meter dari yang seharusnya dapat dilalui dengan jembatan. Hal itu tentu membuat masyarakat seperti terisolasi di desanya sendiri. Mereka mengharapkan perbaikan yang tepat waktu dan sesuai dengan rencana pengerjaan. “Sudah hampir dua tahun perbaikan, sempat terhenti namun sekarang sudah dilanjut lagi. Ya, mudah-mudahan segera selesai pembangunannya. Selama ini, warga menggunakan jembatan sementara yang seadanya dan hanya dapat dilalui motor. Sebelumnya sih gak bisa ke mana-mana, harus muter dulu, jauh lagi,” ungkap Rokhmat, warga Desa Karangsambung kepada Radar Cirebon. Sementara itu, Kuwu Desa Karangsambung, Abdurrochman kepada Radar Cirebon menjelaskan, jembatan dengan panjang 43,62 meter dan lebar 6 meter itu, menjadi satu-satunya akses warga desa menunaikan segala aktivitas kesehariannya. Tahapan kedua pembangunan jembatan ini, ditargetkan selesai dalam kurun waktu 150 hari kerja dari awal pembangunan pada tanggal 23 Juli 2018, atau ditargetkan selesai bulan Desember mendatang. “Jembatan itu notabene adalah penghubung satu-satunya masyarakat Karangsambung dan merupakan akses utama warga desa. Pembangunan tahap kedua sejauh ini berjalan bagus dan terarah. Yang terpenting pengerjaan jalan terus, tidak menemui kendala. Itu yang kami harapkan. Insya Allah akhir tahun ini jembatan sudah dapat dilalui kendaraan,” harap Abdurrochman. Dia mengaku tidak mengetahui secara persis rincian pembangunan jembatan. Ia hanya mengharapkan keluhan warga desanya dapat segera terpenuhi dan aktivitas warga desa dapat berjalan dengan normal. Dirinya juga menambahkan, pembangunan jembatan tahap kedua ini harus dilanjutkan karena pembangunan ini merupakan tahap lanjutan dari pembangunan tahun 2017 lalu. “Jembatan ini saya tidak mengetahui secara persis. Intinya sih proyek Pemerintah Kabupaten Cirebon. Saya sebagai kuwu dari mananya saya tidak peduli. Yang terpenting kami mendapat bantuan, masyarakat kami bisa difasilitasi khususnya infrastrukstur, dalam hal ini pembangunan jembatan,” tuturnya. Tidak cukup sampai di situ. Keluhan masyarakat akibat lumpuhnya akses jembatan, makin membuat miris, saat pemakaman umum yang jaraknya hanya beberapa meter, harus berputar dengan jarak berkilo-kilo meter melewati sejumlah desa lainnya. Yakni harus melewati Gegesik, Wargabinangun, Praja Wetan, Praja Kulon, Kaliwedi. “Nanti sebentar lagi kita sama-sama lihat, ada kifayah (orang meninggal, red) yang akan dibawa menggunakan mobil ambulan menempuh jarak berkilo-kilo meter. Sebenarnya kita dekat dengan pemakaman umum. Namun dengan tidak adanya jembatan, seolah-olah kifayah itu diarak dengan menempuh jarak yang lumayan jauh,” ungkap kuwu Karangsambung. Benar saja. Tidak lama, ada warga yang tengah disalatkan untuk selanjutnya dibawa ke tempat pemakaman umum menggunakan mobil ambulan. Warga sekitar turut membantu dalam proses pengangkatan jenazah menuju mobil ambulan. “Derita kami sudah sangat sakit. Kalau dibilang masalah mandeknya perekonomian ya tentu. Tapi yang paling menyakitkan saat kami memiliki kifayah, kasihan keluarganya. Saya sendiri kalau dikatakan siapa yang paling dirugikan akibat putusnya akses jembatan, jawabnya itu kifayah tadi. Kalau masalah perekonomian itu alternatif, tetapi tidak kami pungkiri itu tetap menghambat,” rintih Abdurrochman. Dikatakannya, perekonomian masyarakat terganggu imbas dari pembangunan jembatan yang tidak kunjung selesai. Salah satu contoh adalah mereka yang ingin mendirikan bangunan harus mengeluarkan biaya lebih akibat terbatasnya akses menuju desa. Tidak hanya itu, pelajar yang ingin berangkat sekolah ikut merasakan dampaknya. Akses jalan yang membuat waktu tempuh semakin jauh membuat mereka terlambat sampai di sekolah.(ade-mg)