CIREBON-Hari Santri Nasional turut diperingati Pemerintah Kota Cirebon. Penjabat Walikota Cirebon Dr H Dedi Taufikurahman MSi menerbitkan Surat Edaran (SE) 003.3/SE.056-Ass.Pemkesra. Isinya, meminta pegawai negeri sipil (PNS) Pemkot Cirebon untuk menggunakan sarung.
Sekretaris Daerah Drs H Asep Deddi MM mengatakan surat edaran walikota mengacu kepada Keputusan Presiden RI 22/2015 tentang hari santri. Di mana tiap 22 Oktober 2018 diperingati sebagai hari santri. Kemudian memperhatikan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat 003.3/80/Org tanggal 19 Oktober.
Pemerintah Kota Cirebon menyampaikan beberapa hal, yakni; melaksanakan kegiatan yang bersifat keagamaan di lingkungan kerjanya masing masing. Kepada para camat dan lurah untuk menyemarakkan peringatan hari santri tersebut dengan kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat. “Kami minta camat lurah untuk menyemarakan peringatan hari santri termausk melibatkan masyarakat,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan BUMD di lingkungan pemkot Cirebon agar menggunakan pakaian atasan koko, bawahan sarung dan peci nasional bagi laki laki. Busana muslim bagi wanita pada hari senin tanggl 22 Oktober. Sedangkan baagi ASN dan karyawan BUMD nonmuslim dikecualikan dan dapat menyesuaikan. “Senin (hari ini, red) pegawai di lingkungan pemkot pakai sarung. Ini keikutsertaan kami memperingati Hari Santri Nasional,” tandasnya.
Pj Walikota Dr H Dedi Taufikurahman MSi menegaskan, SE yang diterbitkan merupakan bentuk penghormatan sekaligus menghargai peringatan hari santri nasional. Apalagi tahun ini diselenggarakan Festival Tajug secara nasional di Hari Santri Nasional. “Ini merupakan kehormatan dan kebangaan bagi kami, pemerintah daerah dan masyarakat Kota Cirebon,” ungkap Dedi.
Karena itu, Dedi menyambut baik dan memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Festival Tajug. Kegiatan ini akan mendukung program pariwisata religi yang dimiliki Kota Cirebon dan sekitarnya. Selain ini, pelaksanaan rangkaian Hari Santri Nasional ini sekaligus sebagai fungsi pendidikan, yaitu pencerahan pendidikan moral, kebijakan, perubahan, latar belakang rujukan dan bukti kebenaran. (abd)