CIREBON-Belum ada kepastian soal penjabat bupati. Sejak Sunjaya Purwadisastra di-OTT KPK, Pemprov Jawa Barat baru menujuk Sekda Rahmat Sutrisno sebagai Plh Bupati Cirebon. Kewenangan Plh bupati yang terbatas turut berimbas pada APBD Perubahan sekaligus Dana Desa (DD) dan ADD di 166 desa. Ketua FKKC (Forum Komunikasi Kuwu Cirebon) H Carkim, menyayangkan langkah Pemkab Cirebon dan Pemprov Jawa Barat. Harusnya, kata Carkim, penunjukan penjabat dipercepat demi keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Cirebon. “Memang adanya di Kemendagri. Tapi kan bisa dipercepat. Pemkab dan pemprov ya jemput bola untuk mempercepat adanya penjabat bupati,” ujarnya. Carkim mengungkapkan, keterlambatan APBD Perubahan sangat berpengaruh kepada pembangunan yang ada di desa. “Tidak ada penjabat bupati sehingga sampai saat ini APBD Perubahan belum juga disahkan. Padahal APBD Perubahan itu kan ada Dana Desa dan ADD. Jadi sangat mempengaruhi pembangunan yang ada di desa-desa,” sesalnya. Pembangunan di desa, lanjut Carkim, akan molor. “Sudah hampir pertengahan November belum ada penjabat dan APBD-P belum disahkan. Masa efektif pembangunan yang ada di desa ini tersisa hanya satu bulan. Belum lagi sekarang hujan, tentu akan menghambat pembangunan infrastruktur.Sehingga saya prediksi pembangunan yang ada di desa akan molor sampai awal tahun 2019 mendatang,” tambahnya. Terpisah, Kuwu Kertasura Jadiya, mengatakan pihaknya termasuk ke dalam 166 desa yang belum menerima ADD dan Dana Desa. “Pembangunan yang kami rancang jadi terhambat. Tentu sangat kami sayangkan keterlambatan pencairan Dana Desa dan ADD ini. Kebetulan kita akan membangun rabat beton di beberapa titik. Kita ingin mempercepat karena dikejar-kejar juga oleh musim hujan. Kalau sudah hujan maka rabat beton ini akan terkendala,” kata Jadiya. Dia khawatir ADD dan Dana Desa ini baru bisa cair pada Desember. “Kalau sudah bulan 12 (Desember, red) maka pembangunan akan sulit mengejar waktu. Apalagi ini sudah musim hujan. Awalnya akan menggunakan dana talangan, namun dana talangan tidak mencukupi untuk membangun rabat beton. “Dana Desa kalau nggak salah Kertasura dapat Rp400 juta dan ADD antara Rp60 juta sampai Rp80 juta. Sekali lagi, kami berharap segera dicairkan agar pembangunan di desa-desa bisa terlaksana,” pungkasnya. (den)
Kategori :